Dugaan Korupsi Rp1 T Proyek Pembangunan Ribuan BTS 4G, ICW Desak Kejagung Periksa Menteri Kominfo

FOTO: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, (FT.Istimewa)
FOTO: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, (FT.Istimewa)
Advertisement

HUKUM – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, Mendesak agar Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Menurut ICW terjadi kerugian negara pada Proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.

Diduga proyek pembangunan BTS 4G mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1 triliun. Kejagung tengah mengusut kasus ini.

Diketahui, Korps Adiyaksa telah menggeledah kantor Kemenkominfo dan kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Advertisement

“Dari penggeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, mengatakan untuk mengusut kasus pembangunan BTS, Kejagung harus lebih aktif menggali informasi dari sejumlah saksi yang tepat.

“Kejaksaan Agung harus lebih aktif dalam menggali informasi, memanggil saksi yang relevan untuk dimintakan keterangan, termasuk Menteri Kominfo,” kata Agus seperti dikutip dari Kompas.com, pada Senin (28/11/2022).

Agus menuturkan, meskipun dalam proyek ini BAKTI menjadi pengguna anggaran, namun badan tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo dalam proyek pengadaan BTS.

Menurut Agus, tindakan BAKTI itu tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny Plate sebagai menteri. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020.

Selain itu, Agus juga mendorong Kejagung segara menetapkan para pelaku yang terlibat dalam kasus ini sebagai tersangka jika terbukti melakukan korupsi. Terlebih, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.

Lebih lanjut, Agus menuturkan pihaknya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar merilis dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi proyek BTS 4G tahap pertama ini.

Dengan adanya rilis dari BPKP, maka akan menjadi catatan tersendiri soal pelaksanaan proyek tahap I pembangunan BTS tersebut.

Menurut Agus, tindakan BAKTI itu tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny Plate sebagai menteri. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020.

“Direktur BAKTI ditunjuk oleh Menkominfo,” ucap Agus.

Selain itu, Agus juga mendorong Kejagung segara menetapkan para pelaku yang terlibat dalam kasus ini sebagai tersangka jika terbukti melakukan korupsi. Terlebih, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.

Lebih lanjut, Agus menuturkan pihaknya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar merilis dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi proyek BTS 4G tahap pertama ini.

“Jadi tahap II-nya harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari evaluasi kepada BAKTI, termasuk juga kepada seluruh proses pengadaan barang dan jasanya,” tutur Agus.

ICW juga meminta Kejagung berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G.

Hal itu, kata Agus, perlu dilakukan untuk menelusuri aliran dana yang diduga diselewengkan, sehingga mengakibatkan proyek pembangunan BTS 4G itu terlambat.

Sementara pesan Agus kepada BAKTI Kominfo, agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan oleh Kejagung.

Badan tersebut, kata dia, harus menyerahkan bukti berita acara serah terima pembangunan tower konstruksi yang dilakukan para subkontraktor.

“Untuk melihat pangkal persoalan dari keterlambatan pembangunan proyek BTS 4G ini,” tutur Agus.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G. Proyek ini dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.

Dalam mengusut kasus ini, Korps Adhyaksa menduga negara mengalami kerugian keuangan hingga Rp 1 triliun.

Meski demikian, jumlah tersebut masih sementara karena saat ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang menangani perkara tersebut masih terus melakukan penghitungan. (Sumber: Kompas)

Advertisement