LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Pernyataan tegas yang dilontarkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat membuka kegiatan Musyawarah Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan pada Selasa, 2 Juni 2026, menuai tanggapan kritis dari kalangan aktivis.
Pernyataan yang menyamaratakan kinerja wartawan itu dinilai kurang tepat, kurang bijak, dan berpotensi menyinggung seluruh insan pers, padahal seharusnya pemimpin membedakan kesalahan individu dengan kinerja profesi secara umum.
Saat berbicara di hadapan pengurus dan anggota PWI di Gedung Graha Pena Makassar, Munafri Arifuddin dikutip sempat mengatakan, “Banyak wartawan yang hanya menyalin berita, membuat judul sensasional, tidak paham kode etik, merusak nama baik profesi, dan merugikan pemerintah”.
Kalimat itu langsung menjadi sorotan tajam Rahman Daeng Gus Dur, Direktur Balla Inklusi Sulawesi Selatan, sosok yang dikenal gencar memperjuangkan hak-hak difabel dan akses inklusi di wilayah ini.
Heran dengan pernyataan itu, Rahman menilai seharusnya seorang pemimpin seperti Wali Kota Makassar jauh lebih teliti dan cermat dalam memilih diksi. Menurutnya, dalam etika berkomunikasi maupun aturan berbicara publik, terdapat satu kata kunci yang sangat tepat dan adil digunakan dalam konteks kritikan, yaitu kata “oknum”.
“Kenapa kata ‘oknum’ yang sangat jelas maknanya, yang membedakan mana yang salah dan mana yang benar, tidak digunakan? Kenapa harus langsung dituduhkan kepada seluruh profesi wartawan? Kalau Bapak Wali Kota bilang ‘ada oknum wartawan yang bertindak demikian’, itu artinya beliau paham situasi, adil, dan tidak memukul rata semua orang hanya karena kesalahan segelintir pihak saja.
Tapi kalau langsung dikatakan ‘wartawan’, itu sama saja menuduh semuanya bersalah, seolah-olah profesi ini penuh kesalahan dan tidak ada gunanya. Itu sangat keliru dan menyakitkan hati kami,” tegas Rahman Daeng Gus Dur dalam keterangannya.
Bagi Rahman, yang telah bertahun-tahun berjuang mewujudkan pendidikan inklusif, akses publik yang ramah, hingga pemilihan umum yang inklusif, sosok wartawan adalah mitra paling berharga. Ia menegaskan, tanpa dukungan pers, berbagai isu penting yang menyangkut kepentingan banyak pihak akan sulit terdengar dan sulit diperhatikan pemerintah.
“Bagi kami, teman-teman difabel di seluruh Sulawesi Selatan, wartawan itu adalah mitra sejati, adalah media partner yang paling setia, paling berani, dan paling membantu kami. Coba lihat kenyataannya: siapa yang pertama kali datang saat kami menyuarakan ketidakadilan akses? Siapa yang paling cepat turun ke lapangan saat kami protes fasilitas umum yang tidak ramah? Siapa yang paling lantang menulis saat kami menuntut hak suara agar tidak terpinggirkan? Dan siapa yang selalu setia memberitakan prestasi kami agar dilihat masyarakat? Jawabannya adalah para wartawan,” ungkapnya.
Rahman menjelaskan, pihaknya sering kali menghadapi keterbatasan akses untuk masuk ke ruang-ruang pengambilan kebijakan. Di sinilah peran wartawan menjadi sangat krusial sebagai jembatan informasi. Mereka menjadi mata, telinga, dan mulut yang menyuarakan aspirasi agar didengar oleh pemangku kebijakan. Berkat kerja keras wartawan pula, isu difabel kini menjadi bahasan penting, mulai dari pembangunan trotoar ramah, akses jalan yang layak, hingga penyelenggaraan pemilihan umum yang menjamin hak pilih semua warga negara.
“Bagaimana mungkin kami diam saja mendengar pernyataan yang menyamaratakan semua wartawan seolah mereka tidak paham etika dan merugikan? Bagi kami, itu penghinaan besar kepada mereka yang sudah banyak berjasa bagi kemanusiaan. Justru kami melihat sebaliknya: wartawanlah yang sering kali mengingatkan pemerintah agar tidak lupa, tidak lalai, dan lebih peduli. Kalau ada tulisan yang tajam, itu karena ada hal yang belum benar, ada hak rakyat yang belum terpenuhi,” tambahnya.
Meski sepakat bahwa mungkin ada oknum yang belum paham aturan, belum memenuhi standar, atau bertindak kurang tepat, Rahman menegaskan hal itu adalah urusan individu, tidak boleh dijadikan patokan menilai satu profesi. Ia berharap perspektif keadilan dan keterbukaan juga diterapkan dalam memandang profesi wartawan, sama seperti cara memperlakukan difabel: jangan mendiskriminasi atau menjelekkan kelompok besar hanya karena kesalahan sebagian kecil orang.
Pernyataan Wali Kota Makassar pada Selasa, 2 Juni 2026 itu kini tercatat sebagai momen yang memicu perdebatan tentang cara pemimpin berkomunikasi dengan publik. Rahman berharap hal ini menjadi bahan perenungan bagi Munafri Arifuddin, mengingat Makassar dikenal sebagai kota yang sedang berupaya membangun citra inklusif dan ramah bagi semua warga.
“Seharusnya kata ‘oknum’ selalu didahulukan saat menegur. Supaya tidak ada rasa sakit hati, supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya kemitraan tetap kuat. Kami yakin Bapak Wali Kota bijak. Ke depannya, kami harap beliau lebih teliti, lebih adil, dan selalu membedakan antara oknum yang salah dengan ribuan wartawan hebat yang berjuang demi kemajuan Makassar,” pungkas Rahman Daeng Gus Dur. (*)
