Penulis: Herlisa Febriana, Ketua Umum HIPMA-KT Cabang Makassar.
LEGIONNEWS.COM – OPINI, Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi.
Realitas demokrasi di Kalimantan Timur hari ini sedang berada di persimpangan yang mengkhawatirkan. Di balik prosedur demokrasi yang tampak berjalan, tersembunyi praktik kekuasaan yang semakin mengerucut pada lingkaran keluarga dan elite tertentu.
Dinasti politik tidak lagi menjadi isu pinggiran ia telah menjelma menjadi ancaman nyata terhadap keadilan, transparansi, dan masa depan demokrasi daerah.
Bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan siapa memegang jabatan, melainkan bagaimana kekuasaan dipertahankan dan diwariskan tanpa ruang kompetisi yang sehat. Ketika jabatan publik berputar dalam lingkaran yang sama, maka demokrasi kehilangan rohnya ia hanya menjadi alat legitimasi, bukan sarana kedaulatan rakyat.
Kritik berangkat dari satu kegelisahan mendasar: apakah Kalimantan Timur masih memberi ruang yang adil bagi generasi mudanya untuk tumbuh dan berkontribusi? Ataukah ruang itu telah dikunci oleh struktur kekuasaan yang eksklusif?
Dinasti politik membuka jalan bagi praktik oligarki lokal. Ia melahirkan kebijakan yang berpotensi tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan pada kepentingan yang sempit. Dalam kondisi seperti ini, kontrol publik melemah, kritik dibungkam secara halus, dan transparansi menjadi sekadar formalitas.
Atas dasar itu, kami yang tergabung dalam aliansi EAST Borneo Bersatu bersama KPMKB Berau serta elemen mahasiswa asal Paser di Makassar menyatakan sikap tegas: melawan dan menolak segala bentuk dinasti politik di Kalimantan Timur.
Gerakan ini bukan sekadar simbolik. Ini adalah panggilan moral dan tanggung jawab intelektual. Kami percaya bahwa mahasiswa bukan hanya pengamat, tetapi juga penggerak perubahan. Diam dalam situasi seperti ini adalah bentuk pembiaran terhadap kemunduran demokrasi.
Kami menyerukan kepada seluruh mahasiswa Kalimantan Timur, di mana pun berada, untuk menyatukan barisan. Sudah saatnya kita keluar dari zona nyaman dan mengambil peran dalam mengawal arah demokrasi daerah. Kritik harus disuarakan, ketidakadilan harus dilawan, dan ruang publik harus direbut kembali untuk rakyat.
Pemerintah daerah untuk membuka diri terhadap kritik dan menghentikan praktik-praktik kekuasaan yang berpotensi mencederai demokrasi. Kekuasaan bukan warisan keluarga ia adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
Gerakan ini akan terus hidup selama ketidakadilan masih ada. Kami tidak sedang mencari panggung, kami sedang menjaga masa depan.
Karena bagi kami, demokrasi yang sehat tidak lahir dari kekuasaan yang diwariskan, tetapi dari keberanian rakyat untuk melawan.
