LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Muhammad Rafy, Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) di perantauan menyatakan dukungannya terhadap rencana aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 21 April. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus dorongan agar pemerintah daerah membuka ruang evaluasi yang lebih luas.
Dukungan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap kepemimpinan Kalimantan Timur di bawah Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Sejumlah pihak menilai terdapat jarak antara kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.
Selain itu, isu dugaan nepotisme juga menjadi perhatian karena dinilai dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan. Respons pemerintah terhadap kritik pun dinilai masih bersifat administratif dan belum menyentuh substansi persoalan.
Mahasiswa Kaltim yang menempuh pendidikan di Makassar, Muhammad Rafy, menilai pentingnya membuka ruang dialog yang lebih luas, termasuk melibatkan mahasiswa di luar daerah.
“Ruang dialog harus diperluas hingga menjangkau mahasiswa Kalimantan Timur di luar daerah. Perspektif yang lebih independen dinilai penting untuk memperkaya evaluasi kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dialog yang dilakukan perlu bersifat terbuka dan tidak hanya seremonial.
“Dialog yang dibutuhkan bukan seremonial, melainkan forum substantif yang terbuka dan kritis,” katanya.
Rafy juga berencana menginisiasi konsolidasi mahasiswa Kalimantan Timur di Makassar sebagai upaya membangun kekuatan kolektif yang lebih terorganisir.
“Konsolidasi ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah perumusan sikap bersama yang terintegrasi. Kritik tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diarahkan menjadi kekuatan kolektif yang mampu mendorong perubahan nyata,” ujarnya.
Ia menyebut konsolidasi tersebut akan melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau hingga Bontang.
Menurut Rafy, dukungan terhadap aksi 21 April merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Solidaritas antara mahasiswa di daerah dan perantauan menjadi kunci. Tanpa kepercayaan publik, kebijakan sebaik apa pun akan kehilangan daya dorongnya,” pungkasnya. (*)
