LEGIONNEWS.COM – Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc dan PT Masmindo Dwi Area, Berencana mengelola tambang emas berskala besar di kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pengelolaan tambang emas terbesar di Luwu itu nantinya menggunakan metode Open Pit.
- BACA JUGA:
Jalan Provinsi di Pallantikang Gowa Bak Kubangan Kerbau, Warga: Butuh Sentuhan Gubernur Sulsel
Namun hal itu mendapat perhatian serius dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Dilansir dari laman resmi website pemerintah provinsi, Gubernur Sulsel itu menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut.
Sebab katanya metode open pit itu membentuk kubangan raksasa layaknya tambang Freeport di Timika, Papua.
“Kita akan menyurati bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu,” ujar Gubernur Sulsel.
Katanya, Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya.
“Ini menyangkut masa depan lingkungan apalagi jika metode open pit dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman.
“Hal ini juga tidak sesuai arahan bapak presiden terkait kekayaan alam lokal wajib dikelola oleh pengusaha lokal bukan perusahaan Jakarta apalagi asing” tegas Sudirman. Senin (14/4/2025).
Ia menegaskan bahwa kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat.
Namun, sebagai kepala daerah, ia merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat Sulsel terkait dampak jangka panjang dari aktivitas tambang berskala besar tersebut.
“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini,” katanya.
“Perusahaan luar yang menikmati, lokal yang menderita baik ekonomi maupun isu lingkungan,” katanya menjelaskan.
Gubernur Sulsel itu pun berharap agar Luwu tidak mengalami hal yang sama dialami masyarakat (Timika) Papua.
“Sekarang saja sudah jadi langganan banjir sampai hari ini,” ujar dia.
Katanya, Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketimpangan serta kurang berpikir terkait keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga.
“Dua kali kena kita,” ujar Andi Sudirman.
“Yang menikmati justru bukan orang lokal tapi hanya penerima dampak serta penderitaan,” imbuh Gubernur Sulsel itu.
Gubernur Sulsel itu menyampaikan bahwa hal ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal bukan Jakarta apalagi luar.
“Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan” tambah pemilik akronim ASS itu.
Andi Sudirman juga menyinggung persoalan banjir yang masih rutin melanda sejumlah wilayah di Luwu. Menurutnya, pembukaan lahan baik secara legal maupun ilegal telah memperparah kondisi lingkungan dan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai hingga pemukiman puluhan kilometer.
Mantan wakil gubernur era Nurdin Abdullah itu Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil.
Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta bapak Presiden mempertimbangkan ulang,” tegasnya. (*)
