Praperadilan Ditolak, Eks Pj Gubernur Sulsel Ditahan? Kasipenkum Kejati: Tidak Menutup Kemungkinan Dilakukan

0
FOTO: Irwan Muin mendampingi eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat memberikan keterangan pers kepada media di gedung Kejati Sulsel. (tangkapan layar) 
FOTO: Irwan Muin mendampingi eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat memberikan keterangan pers kepada media di gedung Kejati Sulsel. (tangkapan layar) 

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Usai putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar, Arwana, S.H., M.H., Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) langsung tancap gas.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, Mengatakan pihaknya saat ini fokus pemberkasan perkara
dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Dinas TPHBUN Sulsel Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar dinyatakan sah dan berdasar hukum.

Saat ditanya apakah dilakukan upaya penahanan setelah Praperadilan (Prapid) eks penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Ditolak. Soetarmi mengatakan tidak menutup kemungkinan.

Advertisement

“Saat ini fokus pemberkasan, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan,” katanya kepada awak media LEGIONNEWS.COM Senin (9/11/2026).

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam sidang putusan perkara Nomor: 50/Pid.Pra/2026/PN Mks dengan tegas menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Bahtiar Baharuddin (BB).

Dikatakannya, ​Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah.

“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutur Soetarmin. (LN)

Advertisement