LEGIONNEWS.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini dikaitkan dengan tindak pidana makar.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan penyadapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan intersepsi elektronik, tetapi perlu didalami kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
Yusril juga menyinggung kemungkinan yang lebih berat, yakni pembunuhan terhadap Presiden maupun unsur pemerintahan.
Namun, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut belum diketahui dan masih dalam tahap penyelidikan.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 dengan Pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya,” ujar Menko Kumham Imipas. Senin (9/11)
“Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan.” katanya.
Yusril menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini.
Presiden telah memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, khususnya Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Sementara itu, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Presiden Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang
Dari 10 mantan Kapolri yang hadir di kediaman Presiden Prabowo Subianto tak ada nama Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis.
Berdasarkan siaran resmi Sekretariat Presiden melalui laman presidenri.go.id yang dipublikasikan Minggu (8/11/2026) pukul 20.01 WIB, sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi, Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo, Jenderal Pol. (Purn.) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar, dan Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto.
Nama mantan Kapolri Idham Azis yang menjabat pada periode 2019–2021 tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Begitu pula nama Listyo Sigit Prabowo yang juga tidak masuk dalam daftar sepuluh mantan Kapolri yang diterima Prabowo.
Presiden menyambut kedatangan para mantan Kapolri dengan berjabat tangan saat memasuki ruang pertemuan.
Dalam kegiatan tersebut, Prabowo dan para mantan pimpinan Polri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang.
Sekretariat Presiden menyebut pertemuan tersebut juga menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan di tubuh Polri.
Sejumlah pejabat negara turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu. Mereka di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Pertemuan Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya. (*)
