LEGIONNEWS.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka makin terpojok secara politik usai Mahkamah Agung dalam keputusannya menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wapres dinyatakan tidak sah.
Sejumlah Fraksi di DPR RI pun mulai angkat bicara misalnya Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syarifuddin Sudding, menilai putusan tersebut perlu ditindaklanjuti secara konkret.
Menurut dia, Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan yang dinyatakan tidak sah oleh MA berkaitan dengan dokumen persyaratan yang digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Sudding berpandangan, apabila dokumen yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan tersebut telah dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan, Gibran sebaiknya secara sukarela meletakkan jabatannya.
Ia menilai langkah itu berkaitan dengan konsekuensi hukum sekaligus upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudding kepada wartawan pada Minggu (8/11/2026).
Ia juga menyinggung kemungkinan DPR mengambil langkah melalui mekanisme politik dan konstitusional apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri.
Salah satu mekanisme yang disebut Sudding adalah penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh DPR dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Syarifuddin Sudding menilai putusan MA yang membatalkan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak dapat dipandang sebagai persoalan administrasi semata.
Sebab, dokumen tersebut berkaitan dengan salah satu persyaratan formal yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Sudding, putusan pengadilan itu memiliki konsekuensi terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan.
Karena itu, ia meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk penghormatan terhadap keputusan lembaga peradilan.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik,” kata Sudding kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI tersebut juga mengaitkan persoalan ini dengan legitimasi seorang pejabat publik.
Ia menilai, ketika persyaratan formal yang digunakan dalam pencalonan telah menjadi objek putusan MA, pengunduran diri merupakan langkah yang sebaiknya ditempuh.
Ia menilai, ketika persyaratan formal yang digunakan dalam pencalonan telah menjadi objek putusan MA, pengunduran diri merupakan langkah yang sebaiknya ditempuh.
Sudding menyebut persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek yuridis atau hukum, tetapi juga aspek moral dan kepercayaan masyarakat.
Menurut dia, jabatan wakil presiden merupakan jabatan publik sehingga pemegangnya perlu menjaga kepercayaan masyarakat.
“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik,” jelas dia.
Pernyataan Sudding tersebut menempatkan putusan MA sebagai dasar bagi desakan pengunduran diri Gibran.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa apabila pengunduran diri tidak dilakukan secara sukarela, DPR masih memiliki mekanisme konstitusional yang dapat digunakan untuk mengambil sikap. (*)
