LEGIONNEWS.COM – Meninggal Sopyan, Mahasiswa Pelayaran di Makassar jadi perhatian pengurus wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW-SEMMI). Lewat Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan, Tangguh Eka B.A Ilham.
Dalam keterangan tertulisnya kepada Media diterima Senin (9/11) menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang pasien dengan luka tikam yang diduga mengalami penolakan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Islam Faisal yang akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan lainnya.
Namun, di balik ungkapan belasungkawa, terdapat pertanyaan serius yang tidak boleh dihindari: Apakah seorang manusia harus kehilangan nyawanya terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa haknya mendapatkan pertolongan medis telah diabaikan?
Pernyataan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap tenaga medis maupun institusi rumah sakit. Ini adalah pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum, etika profesi dan kewajiban negara dalam menjamin hak atas pelayanan kesehatan.
“Kami menilai peristiwa ini harus ditempatkan sebagai persoalan serius dalam perspektif hukum kesehatan.” ujar Tangguh Eka, Senin.
Sebab katanya dalam keteranganya itu, IGD bukan ruang pelayanan biasa yang boleh memperlakukan pasien berdasarkan pertimbangan administratif, kemampuan pembayaran, maupun ketersediaan jaminan pembiayaan semata. Dalam kondisi kegawatdaruratan, keselamatan dan stabilisasi pasien harus menjadi prioritas.
Dijelaskanya, Pertolongan darurat bukan kebaikan hati rumah sakit, Melainkan kewajiban hukum, Secara normatif, Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat guna mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Ketentuan tersebut harus dibaca sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar imbauan moral.” sebut Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan, PW-SEMMI Sulawesi Selatan itu.
Koordinator Bidang (Kabid) Kemahasiswaan dan Kepemudaan itu lalu menjelaskan, Apabila dalam pemeriksaan nantinya terbukti terdapat penolakan atau keterlambatan penanganan tanpa alasan medis yang dapat dibenarkan, maka persoalan ini tidak boleh berhenti pada permintaan maaf atau klarifikasi sepihak.
“Harus ada pemeriksaan mengenai kemungkinan pelanggaran kewajiban pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional hingga pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan kegawatdaruratan tidak harus selalu berupa intervensi medis yang sama terhadap setiap pasien. Pemeriksaan tanda-tanda vital, triase, stabilisasi, pemberian oksigen, pemasangan infus, dan tindakan lainnya harus dilakukan berdasarkan indikasi serta penilaian klinis tenaga medis.
“Jika pasien membutuhkan rujukan, proses tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi dan aman, bukan sekadar meminta keluarga membawa pasien ke rumah sakit lain tanpa kepastian penanganan.” beber Tangguh.
Katanya, Hal lain yang tidak kalah serius adalah adanya informasi mengenai dugaan penawaran uang duka dan biaya transportasi kepada peserta aksi.
“Kami meminta persoalan ini dijelaskan secara terbuka. Siapa yang menawarkan? Atas dasar kewenangan apa? Apa tujuan pemberian tersebut? Apakah merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan atau terdapat maksud untuk memengaruhi sikap peserta aksi?” tegas Tangguh.
Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan, PW-SEMMI Sulawesi Selatan itu dirinya tidak sedang menuduh adanya praktik suap ataupun upaya pembungkaman.
Namun, apabila terdapat fakta bahwa pemberian tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kritik, memengaruhi penyampaian aspirasi, atau menghalangi pengungkapan fakta, maka hal itu harus diperiksa secara serius sesuai ketentuan hukum.
Keluarga korban tidak membutuhkan penyelesaian yang menutup ruang pencarian kebenaran. Mereka berhak mendapatkan penjelasan, kepastian DL dan pertanggungjawaban sebab nyawa manusia bukan komoditas negosiasi. Keadilan tidak boleh ditukar dengan uang duka.
Ini Penegasan Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan, PW-SEMMI Sulawesi Selatan
1. MENDESAK INVESTIGASI INDEPENDEN DAN MENYELURUH
Yakni meminta Dinas Kesehatan, lembaga pengawas terkait, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penolakan dan/atau penelantaran pasien. Pemeriksaan harus mencakup kronologi, rekam medis, catatan triase, identitas petugas yang bertanggung jawab, rekaman CCTV, serta seluruh tindakan medis yang diberikan maupun yang tidak diberikan.
2. MENDESAK DPRD KOTA MAKASSAR DAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN SEGERA MENGGELAR RDP TERBUKA.
Yakni memanggil manajemen RS Islam Faisal, Dinas Kesehatan, keluarga korban, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait untuk menguji fakta serta meminta pertanggungjawaban secara terbuka. Jangan sampai lembaga perwakilan rakyat justru absen ketika hak keselamatan masyarakat dipertaruhkan.
3. MENDESAK AUDIT MEDIS DAN AUDIT KEPATUHAN PELAYANAN IGD.
Yakni lakukan evaluasi terhadap standar pelayanan, sistem triase, kompetensi petugas, prosedur stabilisasi, mekanisme rujukan, dan kepatuhan terhadap kewajiban pelayanan kegawatdaruratan. Apabila ditemukan pelanggaran, berikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. MENDESAK PEMERIKSAAN TERHADAP DUGAAN PENAWARAN UANG DUKA DAN BIAYA TRANSPORTASI.
Yakni Meminta klarifikasi mengenai sumber, tujuan, pihak pemberi, dan pihak penerima. Apabila ditemukan indikasi tindakan yang bertujuan menghalangi aspirasi atau memengaruhi proses pengungkapan fakta, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang relevan.
5. MENDESAK PERTANGGUNGJAWABAN MEDIS, PROFESIONAL, DAN INSTITUSIONAL.
Yakni Apabila ditemukan unsur pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai kapasitas dan tingkat kesalahannya. Jangan menjadikan institusi rumah sakit sebagai tameng untuk menghindari pemeriksaan terhadap keputusan maupun tindakan individual.
6. MENDESAK PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KELUARGA KORBAN.
Yakni Keluarga berhak memperoleh informasi yang jujur, penjelasan medis yang dapat dipahami, akses terhadap informasi rekam medis sesuai ketentuan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang transparan.
7. MENDESAK PENGAMANAN SELURUH ALAT BUKTI DAN EVALUASI PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DI KOTA MAKASSAR.
Yakni Seluruh rekaman CCTV, rekam medis, catatan triase, dokumen rujukan, dan komunikasi pelayanan harus segera diamankan untuk mencegah hilangnya bukti. Pemerintah daerah juga harus mengevaluasi kesiapan pelayanan kegawatdaruratan di seluruh fasilitas kesehatan.
JANGAN ADA IMPUNITAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN!
Saya ingin mengingatkan bahwa tanggung jawab rumah sakit tidak dapat diukur hanya melalui keberadaan gedung, fasilitas, tenaga medis, atau status kelembagaan. Integritas sebuah institusi kesehatan justru diuji ketika berhadapan dengan pasien yang berada dalam kondisi paling rentan dan membutuhkan pertolongan segera.
Dalam perspektif negara hukum (rechtsstaat), tidak boleh ada institusi yang berada di atas hukum. Tidak boleh ada kekuasaan, jabatan, maupun reputasi kelembagaan yang menjadi penghalang bagi proses pencarian kebenaran.
Kami juga mengingatkan pemerintah bahwa hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menunggu polemik mereda. Negara harus hadir melalui pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Kami tidak sedang mencari kambing hitam. Kami sedang menuntut kebenaran. Namun, apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bahkan hilangnya nyawa, tidak boleh ada upaya melindungi pihak yang bertanggung jawab.
Jangan biarkan kematian seorang pasien menjadi sekadar berita yang dilupakan setelah beberapa hari. Jangan biarkan uang menggantikan keadilan. Dan jangan biarkan rumah sakit kehilangan fungsi kemanusiaannya.
Kabid kemahasiswaan dan Kepemudaan PW SEMMI akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur advokasi, pengawasan publik, dan mekanisme hukum yang berlaku. (*)
