Penulis: Made Supriatma, ISEAS–Yusof Ishak Institute
OPINI – Belum pernah Polri memainkan peran penting dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, polisi adalah cabang dari Tentara Nasional Indonesia, meskipun dalam praktiknya hanya merupakan mitra kecil dengan tentara yang mengambil peran utama dalam keamanan dalam negeri.
Tetapi peran keamanan dan politik dalam negeri tentara telah dikalahkan oleh Polri sejak jatuhnya rezim Suharto.
Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi karena dia tidak memiliki ikatan yang kuat dengan militer. satu-satunya aksesnya ke elit militer adalah melalui mantan orang kepercayaan militernya, terutama mantan jenderal Luhut Panjaitan, salah satu menteri paling seniornya.
Pelukan Jokowi telah memperkuat posisi politik Polri. Polisi sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik, aktif membangun kasus hukum terhadap lawan pemerintah, membungkam kritik dan menganiaya mereka yang mengancam kekuasaan presiden.
Jokowi awalnya lambat merangkul polisi sebagai sekutu politik. di bulan-bulan awal masa jabatannya, Jokowi menominasikan Inspektur Jenderal Budi Gunawan—orang kepercayaan dekat Megawati Sukarnoputri, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jokowi—untuk memimpin Polri. pencalonan tersebut memicu krisis politik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi.
Pada Juli 2016, Jokowi mengangkat Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Dengan menunjuk Karnavian yang relatif muda, Jokowi mewariskan beberapa generasi pejabat senior polisi yang sudah memiliki hubungan baik dengan elit politik Jakarta.
Karnavian terbukti menjadi sekutu presiden yang andal, mengawasi kasus-kasus penting melawan kritikus pemerintah seperti Robertus Robet, seorang aktivis hak asasi manusia yang menyanyikan lagu yang mencerca militer dalam sebuah demonstrasi, dan Dandhy Laksono, seorang pembuat film dokumenter pembangkang.
Bantuan polisi terlihat dalam kasus Muhammad Rizieq Shihab, seorang ulama dan kritikus vokal Jokowi.
Rizieq adalah orang di balik demonstrasi 2016 yang bertujuan menggulingkan mantan Gubernur Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dengan alasan bahwa dia telah menodai Islam. rizieq akhirnya didakwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membawanya ke pengasingan diri di Arab Saudi.
Penggunaan undang-undang yang meragukan ini secara ekstensif telah memicu klaim bahwa pemerintahan Jokowi telah beralih ke otoritarianisme.
Dukungan polisi juga terlihat selama pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019. Meskipun polisi tidak secara terbuka berkampanye untuk Jokowi, dukungan mereka adalah bagian dari keberhasilan pemilihannya di daerah.
Politisi di Sumatera Selatan secara terbuka mengakui kepada saya bahwa polisi membantu menstabilkan penurunan harga karet, dengan beberapa pengusaha di Lampung mengingat bahwa mereka diminta oleh petugas polisi untuk mendanai kelompok sukarelawan pro-Jokowi.
Jokowi telah memberikan konsesi politik kepada polisi dalam masa jabatan keduanya, sering kali mengesampingkan tentara dalam prosesnya. Elit polisi diangkat ke beberapa posisi penting dan strategis yang sebelumnya dipegang oleh jenderal militer dan biasanya dianggap sebagai domain tentara.
LSM hak asasi manusia Kontras mencatat bahwa 30 pensiunan atau jenderal polisi aktif memegang posisi strategis di pemerintahan Jokowi, termasuk di kementerian, lembaga pemerintah, dan duta besar. Ombudsman Indonesia juga melaporkan bahwa 25 petugas polisi duduk di dewan perusahaan milik negara dan anak perusahaannya.
pensiunan atau perwira polisi yang menjabat kini memimpin Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Urusan Logistik (BULOG), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). yang paling kontroversial, mantan Komisaris Jenderal polisi Firli Bahuri adalah ketua KPK saat ini, yang telah lama menjadi duri di pihak kepolisian, mendakwa beberapa jenderal polisi.
Kepolisian juga diuntungkan dengan peningkatan anggaran dan penambahan personel. belanja negara untuk kepolisian mencapai Rp107 triliun (US$7 miliar) pada tahun 2020, naik dari Rp94,3 triliun (US$6,3 miliar) pada tahun sebelumnya. Pada 2020, jumlah personel polisi akan bertambah 27.012 atau naik 5,7 persen dari 2018.
Peningkatannya signifikan: dari 2016–18 polisi hanya menambah 1.898 personel. Saat ini, polisi sekarang kira-kira berukuran sama dengan tentara.
Kepolisian menjadi semakin penting bagi Jokowi. ketika Polri terjun lebih dalam ke politik untuk mengamankan pemerintah, ia juga menuai lebih banyak penghargaan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa polisi semakin berperan ganda, baik sebagai aparat keamanan maupun sebagai instrumen politik.
Made Supriatma adalah peneliti tamu di institut ISEAS–Yusof Ishak, Singapura.
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya danatau Naskah rilis/Keterangan Pers ataupun Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis naskah seperti Kolom Opini, Memberi Keterangan pers dan legion-news.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ataupun pemberitaan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini/Rilis berita/Keterangan Pers Redaksi legion-news.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
