LEGIONNEWS.COM – RUBRIK, Dalam kecamuk konflik bersenjata antara dua kubu yang bertikai aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata, warga sipil senantiasa tersudut.
Terbaru terjadi di jalan trans papua tepatnya di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Tiga warga sipil ditembak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) setelah dituduh menjadi mata-mata bagi militer Indonesia.
Dalam perang gerilya, tudingan semacam itu kerap dilontarkan dan warga sipil yang menanggung bahayanya.
Dua di antara korban tembakan oleh TPNPB tersebut adalah pasangan suami-istri, Yantinus Kogoya serta Shelly Wenda.
Identitas satu korban lainnya belum terkonfirmasi sampai berita ini dipublikasi.
Penembakan ini dilakukan pasukan di bawah pimpinan Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Kopitua Heluka, sekitar Senin (20/07). Dalam keterangan resminya, TPNPB menuding Yantinus dan Shelly “benar-benar agen intelijen militer pemerintah Indonesia.”
Yantinus, Kopitua menuduh, pernah membawa masuk tentara Indonesia menggunakan pesawat serta mobil ke markas TPNPB melalui jalur Trans Papua. Atas kejadian itu, klaim Kopitua, “sejumlah pasukan TPNPB ditembak mati dan terkena serangan bom”.
Kata peneliti isu keamanan dalam wawancaranya dengan BBC News Indonesia. Apa yang terjadi di Tanah Papua hari ini meneruskan yang pernah muncul pada masa lampau, tepatnya di Timor Timur dan Aceh.
Berbeda dengan Timor Timur dan Aceh, upaya menemukan perdamaian di Tanah Papua belum pernah dilakukan oleh pemerintah dan TPNPB.
Tuduhan mata-mata yang dilemparkan kepada warga sipil selalu muncul saat dua pihak yang berkonflik tengah berkompetisi untuk menguasai suatu wilayah tertentu.
Sering kali, dua aktor perang gerilya memperoleh informasi dari para simpatisan mereka, terkait siapa yang mata-mata dan siapa yang bukan mata-mata.
Peneliti dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Deka Anwar, menyebut bahwa di lapangan, baik TPNPB maupun militer Indonesia, saling menuding satu sama lain dalam ‘memelihara’ mata-mata.
Selain itu, dalam perang gerilya, pihak yang saling berseteru berupaya keras untuk merebut hati dan pikiran masyarakat, kata Deka.
Menurutnya, siasat ini tidak dilakukan untuk mencapai kemenangan, tapi agar perang gerilya dapat berlangsung dalam periode yang panjang.
Deka berkata, dalam perang gerilya terdapat konsep hukuman. Wujudnya berupa kekerasan terhadap warga sipil, mulai dari dituding mata-mata salah satu kubu, operasi “pembersihan”, hingga penghancuran fasilitas publik, seperti puskesmas atau sekolah.
Dalam konteks konflik Timor Timur, perang gerilya antara Fretilin dengan militer Indonesia membuat kedua belah pihak melakukan bermacam usaha untuk menancapkan kontrol atas populasi, serupa dengan yang terjadi dalam konflik di Tanah Papua.
Warga bernama Lucia de Jesus Barreto, misalnya, semula tinggal di base de apoio di Fatuberliu pada 1978. Karena kekurangan makanan, putranya yang kala itu berusia 14 tahun, Bastião da Silva, pergi ke Mada Beno. Tujuannya: memperoleh makanan. Dia ditemani kawannya, Alcino da Costa.
Sayang, mereka ditangkap oleh Falintil sebab dicurigai menjadi mata-mata militer Indonesia. Keduanya lalu ditahan. Selama di penahanan, mereka sangat jarang makan. Bastião jatuh sakit sebelum meninggal.
Praktik penghilangan nyawa warga sipil dengan menuduh mereka bagian dari mata-mata pihak yang bertikai tidak cuma dilakukan Fretilin. Militer Indonesia tak jauh berbeda.
Pada 1976, warga Desa Lehata bernama Marcelo, misalnya, menyerahkan diri kepada ABRI. Tak lama, Marcelo dan sepupunya, Manuel, dicokok aparat selepas masuknya laporan yang menuding mereka adalah mata-mata Fretilin. Keduanya tewas ditembak.
Cerita-cerita di atas terangkum di laporan Commission for Reception, Truth, and Reconciliation in East Timor (CAVR) alias Komisi Pengakuan, Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Situasi serupa juga terjadi di Aceh, setidaknya selama penerapan Daerah Operasi Militer tahun 1989 hingga 2002.
Pada periode itu, sekitar lebih dari 500 sekolah dibakar. Puluhan guru juga tewas dibunuh. Dalam konteks ini, GAM bukan pelaku tunggal. TNI turut berpartisipasi, menurut sejumlah riset dan arsip sejarah.
Pertanyaannya, bagaimana agar warga Papua bisa terbebas dari konflik yang mengancam nyawa dan kesejahteraan mereka?
Perlu dilakukan berbagai dialog yang mengedepankan partisipasi pihak-pihak independen, menurut Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Siregar.
Latifah menilai jalan menuju penyelesaian masalah di Papua masih jauh dari harapan karena pemerintah mengirim tentara secara simultan ke wilayah itu.
Dalam taraf tertentu, menurut dia, yang paling berbahaya dari konflik di Papua ialah saat dampak terburuknya pelan-pelan menjadi pemandangan yang dianggap biasa.
“Kita hampir setiap saat melihat kematian orang Papua dan kita seperti hanya bisa mencatat saja, tapi tidak ada respons, tidak ada tanggung jawab, terutama dari negara,” kata Latifah. (*)
