PALOPO– Polemik terkait proses seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo masih menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan profesionalisme Tim Seleksi (Timsel), bahkan menuding adanya keberpihakan dalam tahapan penentuan calon Direktur PDAM.
Namun, salah satu aktivis Kota Palopo sekaligus mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palopo menilai tudingan tersebut perlu disikapi secara objektif dan tidak dibangun hanya berdasarkan asumsi semata.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi di tingkat Timsel sejatinya telah selesai dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Bahkan, saat ini Timsel telah menetapkan dan mengajukan tiga nama calon Direktur PDAM ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah melalui tahapan akhir berupa wawancara bersama Wali Kota Palopo.
“Proses di tingkat Timsel sudah selesai. Tiga nama sudah diajukan ke Kemendagri setelah melalui tahapan seleksi, termasuk wawancara terakhir bersama Wali Kota Palopo. Artinya, proses ini berjalan sesuai aturan, bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba,” ujarnya.
Menurutnya, seleksi Direktur PDAM bukanlah proses yang dilakukan secara serampangan, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kemendagri terkait pengangkatan direksi perusahaan daerah.
“Timsel bekerja berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap kandidat tertentu. Jadi, kalau ada tudingan keberpihakan, harus dibuktikan secara objektif, bukan hanya karena ada pihak yang merasa kecewa,” katanya.
Ia juga menilai kritik terhadap proses seleksi merupakan bagian dari kontrol publik yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus tetap berbasis data, bukan sekadar narasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga seleksi.
“Kalau ada keberatan, silakan diuji secara substansi. Jangan sampai karena calon tertentu tidak masuk dalam tiga besar lalu muncul opini bahwa Timsel tidak profesional. Itu justru bisa menyesatkan publik,” tegasnya.
Menurutnya, jabatan Direktur PDAM merupakan posisi strategis yang tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga integritas, kapasitas manajerial, dan visi untuk memperbaiki pelayanan air bersih bagi masyarakat Palopo.
“PDAM ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jadi yang harus menjadi fokus adalah bagaimana menghasilkan pemimpin yang mampu membenahi perusahaan daerah ini, bukan sekadar memperdebatkan proses tanpa dasar yang kuat,” lanjutnya.
Ia berharap masyarakat tetap mengawal proses tersebut secara kritis namun proporsional, sembari memberi ruang kepada pemerintah dan Kemendagri untuk menuntaskan tahapan akhir penetapan direktur definitif.
“Sekarang prosesnya sudah masuk ke tahap berikutnya di Kemendagri. Kita harus menghormati mekanisme yang ada dan memastikan hasil akhirnya benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Palopo,” tutupnya.
