JAKARTA – Bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai berbagai tanggapan di tengah masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menilai isu yang berkembang harus dilihat secara objektif dan tidak dipelintir menjadi serangan politik terhadap Presiden.
Menurut Anshar, bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memang memiliki dasar hukum dalam sistem keuangan negara.
“Ini jangan digiring seolah-olah Presiden memakai uang negara untuk kepentingan pribadi. Bantuan sapi kurban ini bagian dari program kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan resmi melalui APBN,” ujar Anshar Ilo, Rabu (27/5/2026).
Ia mengatakan berbagai pihak harus memahami perbedaan antara bantuan negara melalui mekanisme resmi dengan pencitraan pribadi. Menurutnya, program bantuan sosial dan kemasyarakatan dari Presiden sudah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.
“Di era Presiden sebelumnya juga ada bantuan sapi kurban melalui negara. Jadi jangan seolah-olah baru sekarang dipersoalkan. Kalau dulu dianggap wajar, maka hari ini juga harus objektif melihatnya,” tegasnya.
Anshar menilai bantuan 1.098 ekor sapi kurban tersebut justru memiliki dampak ekonomi yang besar bagi peternak lokal di daerah karena pemerintah membeli sapi dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Ini bukan hanya soal kurban, tapi juga menggerakkan ekonomi peternak rakyat. Ada perputaran ekonomi di desa, ada peternak yang terbantu, ada masyarakat kecil yang menerima manfaat daging kurban,” katanya.
Sebelumnya, pihak Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban Presiden Prabowo bersumber dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden dengan total anggaran sekitar Rp100 miliar untuk 1.098 ekor sapi yang disalurkan ke seluruh Indonesia.
Anshar Ilo meminta publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menurutnya sengaja dibangun untuk mendiskreditkan Presiden di momentum Idul Adha.
“Kalau ada kritik silakan, tapi jangan memecah masyarakat dengan narasi seolah Presiden melanggar aturan. Semua ada mekanismenya dan menggunakan sistem resmi negara,” tutupnya.
