Perubahan UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Merupakan Keniscayaan Konstitusional

FOTO: Pakar Hukum Tata Negara Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H.
FOTO: Pakar Hukum Tata Negara Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H.
Advertisement

Penulis: Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar.

LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. berpendapat merupakan sebuah keniscayaan konstitusional jika ada perubahan nomenklatur atau pembentukan Kementerian baru dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji, dengan demikian terkait rencana Revisi Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam rangka penataan pembentukan Kabinet Presidensial yang konstitusional hemat saya adalah sesuatu “constitutional will” sebab UUD 1945 telah menentukan demikian.

Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menyampaikan bahwa pada hakikatnya, konstitusi telah menentukan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan, dengan penegasan setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara, sebagai konsekuensi norma konstitusional dari penormaan itu, maka Ketentuan Pasal 4 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara secara tegas telah mengatur dan mengklasifikasi bahwa “Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Advertisement

b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Konstitusi telah mengantisipasi untuk dilakukan serta mengakomodasi keadaan kompleksitas urusan pemerintahan negara masa depan dengan membuka kemungkinan presiden untuk menata serta menyesuaikan kebutuhan pembentukan lembaga kementerian yang dipandang relevant sesuai perkembangan dan dinamika kebutuhan hukum serta ketatanegaraan masa depan, sehingga pengubah konstitusi telah meletakan basis serta fondasi pengaturan rezim hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian, pada prinsipnya diskursus akademik maupun naskah “Policy brief” sebagai jembatan komunikasi dari analis kebijakan sebagai sebuah produk penelitian serta rekomendasi yang dibangun oleh berbagai pihak untuk kepentingan akademik maupun presiden dalam menggunakan kewenangannya membentuk kabinet pemerintahan dan mengangkat menteri-menteri harus di kerangkakan dalam format berfikir konstitusional, sebab perubahan UU Kementerian Negara
maupun kebijakan Penataan Kabinet Presidensiil di Indonesia yang konstitusional oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto selain merupakan sebuah kebutuhan ketatanegaraan lebih jauh adalah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Advertisement