LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Tolikara (IPM-T) Kota Studi Makassar, Kion Tabuni mengungkapkan akibat belum dilakukan pembayaran kontrakan rumah mahasiswa asal provinsi Papua Pegunungan itu harus angkat kaki.
Mereka disebut mulai diusir dari kontrakan karena biaya pemondokan belum direalisasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara.
Kion Tabuni mengatakan persoalan yang dihadapi mahasiswa Tolikara bukan sekadar masalah tunggakan kontrakan, tetapi menyangkut keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang sedang menempuh studi jauh dari daerah asal.
“Kami datang ke Makassar bukan untuk mencari kesenangan. Kami datang membawa harapan orang tua, keluarga dan masyarakat Tolikara untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang kelak membangun daerah,” kata Kion dikutip dari pemberitaan media setempat terbit Jumat (11/9).
Ia mengatakan keterlambatan realisasi dana pemondokan membuat mahasiswa berada dalam situasi sulit. Sebagian mahasiswa harus menghadapi pemilik kontrakan karena biaya tempat tinggal belum dibayarkan.
Di sisi lain, bantuan beasiswa bagi mahasiswa Tolikara juga disebut belum seluruhnya direalisasikan.
Kion mempertanyakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tolikara, khususnya dinas terkait, terhadap mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di luar daerah.
“Ini bukan sekadar masalah kontrakan. Ini masalah masa depan anak Tolikara,” ujarnya.
Ia menilai mahasiswa akan kesulitan berkonsentrasi menyelesaikan pendidikan apabila kebutuhan dasar seperti tempat tinggal saja tidak memiliki kepastian.
“Ketika seorang mahasiswa tidak memiliki tempat tinggal, bagaimana mungkin ia dapat belajar dengan tenang? Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, bagaimana mungkin mahasiswa dapat berkonsentrasi menyelesaikan pendidikan?” kata Kion.
Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai angka dalam laporan administrasi pemerintah. Mereka merupakan bagian dari sumber daya manusia Tolikara yang sedang dipersiapkan untuk kembali membangun daerah.
“Kami adalah anak-anak Tolikara yang sedang berjuang membawa nama daerah,” katanya.
Kion mengatakan mahasiswa merasa kecewa karena persoalan yang seharusnya tidak mengganggu proses pendidikan justru menjadi beban sehari-hari.
Mahasiswa, kata dia, terpaksa memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan tempat tinggal, sementara mereka seharusnya dapat fokus menyelesaikan pendidikan.
Karena itu, IPM-T Kota Studi Makassar mendesak Pemerintah Kabupaten Tolikara segera merealisasikan dana pemondokan mahasiswa Tolikara di Kota Studi Makassar maupun mahasiswa Tolikara di kota studi lainnya di Indonesia.
Mereka juga meminta pemerintah segera merealisasikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang hingga kini belum menerima bantuan tersebut.
Selain pencairan, IPM-T meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai waktu dan mekanisme realisasi dana pemondokan dan beasiswa.
“Apakah pendidikan mahasiswa masih menjadi prioritas? Apakah pemondokan mahasiswa hanya menjadi janji yang terus ditunggu? Sampai kapan mahasiswa harus menunggu tanpa kepastian?” ujar Kion.
IPM-T juga meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai anggaran dan proses realisasi bantuan mahasiswa.
Menurut Kion, keterlambatan tersebut tidak boleh kembali menyebabkan mahasiswa kehilangan tempat tinggal.
“Haruskah mahasiswa terlantar terlebih dahulu baru pemerintah bergerak?” katanya.
Ia menegaskan mahasiswa tidak menuntut kemewahan maupun fasilitas berlebihan. Mereka hanya meminta dukungan dasar agar dapat bertahan hidup dan menyelesaikan pendidikan.
“Kami tidak meminta kemewahan. Kami tidak meminta fasilitas berlebihan. Kami hanya meminta hak dan kebutuhan dasar yang memungkinkan kami tetap melanjutkan pendidikan,” kata Kion.
IPM-T menyatakan akan terus menyuarakan persoalan tersebut secara terbuka, damai dan bermartabat sampai pemerintah memberikan kejelasan dan penyelesaian.
“Kami menghormati Pemerintah Kabupaten Tolikara sebagai pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Tetapi rasa hormat tidak berarti kami harus diam ketika persoalan yang menyangkut kehidupan dan pendidikan mahasiswa tidak mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Kion berharap pemerintah tidak membiarkan mahasiswa Tolikara terlantar di kota studi.
“Kami ingin pulang ke Tolikara suatu hari nanti dengan ilmu, bukan dengan luka dan kekecewaan. Kami ingin membangun Tolikara. Tetapi sebelum itu, berikan kami kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan,” katanya.
IPM-T menegaskan tuntutannya agar pemerintah segera merealisasikan dana pemondokan dan beasiswa mahasiswa Tolikara di seluruh Indonesia.
“Jangan biarkan mahasiswa Tolikara terlantar di kota studi. Jangan biarkan beasiswa hanya menjadi harapan. Jangan biarkan pemondokan hanya menjadi janji,” kata Kion. (***)
