WAJO – Partai PKS Wajo nyatakan sikap menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Penolakan ini dilayangkan pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM Bersubsidi mulai dari pertalite, solar, hingga pertamax pada Sabtu (3/9) kemarin.
Kebijakan ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah aksi demonstrasi dilakukan mahasiswa di berbagai titik, tak terkecuali aksi demontrasi di Kabupaten Wajo. Umumnya, alasan mereka menolak kenaikan harga BBM karena langkah tersebut dinilai akan memicu inflasi. Harga kebutuhan pokok menjadi naik dan membebani masyarakat.
“Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat untuk diambil. Saat ini kondisi masyarakat masih dalam kesulitan ekonomi pascapandemi. Adanya kebijakan ini lebih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi solusi kesejahteraan rakyat,” kata Agustan Ranreng di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Sementara partai lainnya, yang merupakan partai pendukung pemerintah umumnya memahami dan mendukung langkah pemerintah tersebut dengan sejumlah catatan. Mereka menilai beban subsidi sudah membengkak sehingga perlu disesuaikan dan masyarakat harus diberi bantuan-bantuan sosial untuk mengatasi dampak kenaikan BBM.
Menimpali alasan tersebut Ketua PKS Wajo Agustan Ranreng mengatakan pemerintah harus cermat dalam mengambil keputusan dan melihat efek domino dari kebijakan ini. Rumah tangga di kabupaten Wajo dan daerah seluruh Indonesia semakin terpukul, harga-harga sembako di pasar saat ini sudah meningkat tajam, ditambah lagi saat ini sedang terjadi krisis pangan, harga akan semakin tak terkendali.
“Bantuan sosial hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak. Apalagi, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan seperti ketidakakuratan data penerima, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi,” Terang Agustan.
Seharusnya, kata Agustan Ranreng program-program mescusuar yang tidak berdampak langsung pada masyarakat banyak ditunda dulu. Menurut dia, banyak sekali penghematan anggaran yang bisa diperoleh jika menunda proyek-proyek seperti pembangunan IKN di Kalimantan, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan proyek mercusuar lainnya. Daripada pemerintah membebani rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Agustan mengungkapkan kekecewaan dengan keputusan pemerintah ini dan mendesak pemerintah mengambil kebijakan alternatif lain serta mau mendengar masukan dari masyarakat untuk menarik kembali keputusan itu. (**)
