Ketum Logis 08: Lucu, Adian Tantang Teddy Soal MBG, Kenapa Bukan Ketua Banggar PDIP?

0
FOTO : Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo. (*Ist)
FOTO : Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo. (*Ist)

JAKARTA – Polemik terkait program MBG kembali memanas setelah Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan tantangan debat terbuka guna mengakhiri perdebatan yang berkembang di ruang publik.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin (2/3/2026), Adian mengusulkan debat terbuka sebagai forum yang dinilai lebih objektif dan argumentatif.

Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan kesediaan untuk berdebat dengan Menteri Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, terkait isu MBG.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menganggap itu sebagai hal yang lucu bagi publik.

Ia menyarankan agar sebelum berdebat dengan pihak eksekutif, Adian terlebih dahulu membuka ruang diskusi atau berdebat terlebih dahulu dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah sesama Kader dari PDI-P.

Menurut Anshar, isu MBG tidak bisa dilepaskan dari pembahasan dan persetujuan anggaran dalam APBN, termasuk alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 dan 2026 yang telah melalui mekanisme pembahasan di Banggar DPR RI dan disetujui oleh semua fraksi di DPR RI.

“Kalau substansinya soal anggaran dan kebijakan fiskal, kenapa tidak berdebat terlebih dahulu dengan Ketua Banggar DPR RI yang kebetulan adalah sesama Kader PDIP dengan Bang Adian, ujar Anshar Ilo dalam keterangannya ke wartawan, Kamis (05/03).

Anshar menambahkan, karena Banggar adalah pihak yang membahas dan menyetujui postur APBN, termasuk yang terkait pendidikan dan program MBG.

Ia menegaskan, debat terbuka memang penting untuk transparansi, namun harus tepat sasaran dan menghadirkan pihak yang relevan secara kelembagaan agar diskusi tidak menjadi sekadar polemik politik.

Menurut Anshar, jika memang ingin membuka seluruh data dan argumentasi, maka forum debat perlu menghadirkan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan persetujuan anggaran negara.

“Supaya publik mendapatkan gambaran utuh, bukan hanya narasi politik, tetapi juga penjelasan teknis dan fiskal yang menjadi dasar kebijakan,” tambahnya.

Advertisement