JAKARTA – Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kata Anshar, pengawasan dinilai penting guna mencegah potensi kerugian negara serta melindungi pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari risiko praktik korupsi dalam implementasi program tersebut.
Hal itu disampaikan menyusul langkah KPK yang tengah memetakan celah-celah rawan korupsi dalam pelaksanaan MBG, termasuk adanya aduan dugaan mark up atau penggelembungan harga bahan baku pangan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Melalui fungsi pencegahan, KPK saat ini sedang melakukan kajian untuk memetakan celah rawan korupsi agar bisa dicegah dan dimitigasi. Kami di LOGIS 08 mendukung penuh langkah tersebut,” ujar Anshar Ilo dalam keterangannya, Jumat, (13/03).
Menurutnya, program MBG merupakan program strategis pemerintah yang sangat mulia karena menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda. Namun, program besar dengan anggaran signifikan juga rentan terhadap penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.
Ia menyoroti munculnya laporan masyarakat terkait dugaan penggelembungan harga bahan baku pangan yang digunakan oleh dapur SPPG.
“Ada aduan soal mark up harga bahan baku pangan. Ini harus segera ditelusuri agar tidak berkembang menjadi praktik korupsi yang merugikan negara,” tegasnya.
Selain itu, LOGIS 08 juga menyoroti isu yang beredar mengenai dugaan adanya perlakuan khusus dalam penentuan pihak-pihak yang mengelola dapur SPPG, termasuk dalam proses pembangunan fisik dapur hingga pengadaan bahan baku.
“Menjadi perbicangan bahwa soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian serius dan harus ditertibkan,” ujarnya.
Anshar Ilo menilai keterlibatan KPK dalam memetakan potensi korupsi sejak awal merupakan langkah preventif yang tepat agar pelaksanaan MBG berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan ketat dari lembaga antirasuah akan sekaligus melindungi pimpinan BGN dan seluruh pelaksana program dari potensi jebakan korupsi yang dapat merusak tujuan utama program tersebut.
“Pengawasan KPK justru penting untuk menjaga integritas program sekaligus melindungi pimpinan BGN agar tidak terseret dalam praktik yang merugikan negara,” katanya.
“Kami siap menjadi mitra pengawasan masyarakat dengan terus mendorong tata kelola program MBG yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutur pemuda Sulawesi Selatan ini. (**)
