LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Drs. Arifin Madjid, M.M., Anggota Fraksi Golkar DPRD Makassar mengusulkan digelar Panitia Khusus (Pansus) atas dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di dinas pendidikan (Disdik).
Arifin Madjid menilai pelantikan kepala sekolah (Kepsek) agak sangat kacau dan terindikasi adanya bayar membayar alias pungutan liar (Pungli). Bahkan di katanya pungli itu capai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta.
“Oleh karena ini kami dari fraksi Golkar tentunya mengusulkan diadakan pansus, Kenapa? Karena kami menjaga marwah partai golkar. Karena wali kota ketua partai golkar,” ujar Arifin Madjid.
Penyampaian itu disampaikan pemilik akronim Armada itu, Dilansir dari akun tiktok republica seperti dilihat dan didengar, Jumat (3/7)
“Supaya ini betul betul terang benderang, kalau ada pansus maka kasus ini akan terang benderang siapa pelakunya,” kata dia.
Dirinya pun tak ingin partai golkar ikut terseret didalamnya. Karena menurut Armada, Wali Kota Makassar saat ini adalah ketua DPD II partai golkar Makassar.
“Dan banyak kejadian aneh. Ada kepala sekolah yang dilantik masih dalam proses hukum. Kemudian dilain pihak ada kepala sekolah yang dua tahun lalu saya bawa anak anak sekolah kesana dimintai Rp 1juta, Saya bayar lolos, Itu sebelum saya menjadi dewan,” ucapnya di video itu.
“Kemudian setelah saya menjadi dewan. Tahun lalu, Saya bawa lagi anak anak anak sekolah kesana, Saya juga dimintai satu juta padahal saya sudah anggota dewan saya tidak kasih, Tidak lolos,” tutur pemilik akronim Armada itu.
“Persoalan ini sudah saya sampaikan pada pansus LKPJ kepada kepala dinas orang itu, Bahkan sudah diverifikasi orang itu, Sudah saya laporkan ke Wali kota, tapi toh tetap diangkat sebagai kepala sekolah,” tutupnya. (LN)
