LEGIONNEWS.COM – RUBRIK, Kemunculan helikopter serang Mi-35M yang disebut-sebut telah diterima Indonesia kembali menarik perhatian terhadap arah modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Darat.
Di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap helikopter serang dengan kemampuan operasi siang dan malam, kehadiran platform buatan Rusia tersebut juga memunculkan pertanyaan lain yang tidak kalah penting: apakah hubungan pertahanan Indonesia dengan Rusia berpotensi membawa konsekuensi dari Amerika Serikat (Paman Sama)?
Laporan mengenai Mi-35M Indonesia mulai menguat setelah foto yang diklaim memperlihatkan helikopter tersebut dengan identitas Indonesia beredar pada awal September 2026.
Sejumlah media pertahanan kemudian menyebut TNI AD telah menerima unit Mi-35M. Namun hingga saat ini, informasi mengenai jumlah unit, nilai kontrak, serta detail pengadaannya belum disertai pengumuman resmi yang terbuka dari Kementerian Pertahanan atau TNI.
Karena itu, status penerimaan tersebut lebih tepat disebut sebagai laporan yang didukung indikasi visual, bukan pengumuman resmi pemerintah.
Mi-35M sendiri merupakan pengembangan dari keluarga helikopter serang Mi-24 yang dirancang untuk menjalankan lebih dari satu fungsi. Selain membawa persenjataan untuk menghadapi sasaran darat, helikopter ini memiliki kemampuan membawa personel dalam jumlah terbatas. Varian Mi-35M juga mendapatkan sejumlah pembaruan pada sistem avionik, sensor, perlindungan, serta kemampuan operasi dibandingkan generasi sebelumnya.
Bagi TNI AD, jika penerimaan tersebut benar, Mi-35M berpotensi menjadi pelengkap penting bagi armada helikopter serang yang telah lebih dahulu digunakan. Kehadiran platform tersebut dapat memperkuat kemampuan dukungan udara dekat, pengawalan pasukan, serta operasi terhadap sasaran darat.
Pada saat yang sama, pengoperasian varian yang lebih modern juga dapat meningkatkan kebutuhan terhadap pelatihan awak, suku cadang, pemeliharaan dan dukungan logistik jangka panjang.
Namun persoalan yang kemudian muncul bukan hanya mengenai kemampuan tempur. Penggunaan sistem persenjataan asal Rusia selalu memiliki dimensi geopolitik tersendiri, terutama setelah Washington menerapkan kebijakan yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan transaksi signifikan dengan sektor pertahanan Rusia.
Kerangka yang sering menjadi perhatian dalam konteks tersebut adalah CAATSA atau Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Undang-undang Amerika Serikat tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk menjatuhkan sejumlah bentuk sanksi terhadap pihak yang melakukan transaksi tertentu dengan sektor pertahanan atau intelijen Rusia.
Meski demikian, keberadaan CAATSA tidak otomatis berarti setiap pembelian alutsista Rusia akan langsung berujung pada sanksi. Penerapannya sangat bergantung pada karakter transaksi, nilai dan signifikansinya, pihak yang terlibat, serta keputusan politik pemerintah Amerika Serikat.
Dengan kata lain, munculnya Mi-35M di Indonesia tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jakarta akan terkena sanksi Washington.
Indonesia juga memiliki rekam jejak hubungan pertahanan yang cukup kompleks dengan Amerika Serikat. Di satu sisi, Indonesia mempertahankan kerja sama militer dengan Washington melalui latihan, pendidikan, dan berbagai bentuk hubungan pertahanan.
Di sisi lain, Indonesia tetap menjalankan kebijakan diversifikasi sumber alutsista dengan menjalin hubungan pertahanan dengan sejumlah negara, termasuk Rusia, Prancis, Turki, Korea Selatan, Italia dan negara lainnya.
Karena itu, apabila pengadaan Mi-35M memang benar terjadi, persoalannya kemungkinan akan dilihat dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar pembelian helikopter. Washington akan mempertimbangkan kepentingan strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, hubungan pertahanan dengan Indonesia, serta skala dan karakter transaksi dengan Rusia.
Bagi Jakarta, tantangannya adalah menjaga keseimbangan. Indonesia membutuhkan kemampuan pertahanan yang semakin modern, tetapi pada saat yang sama harus memperhitungkan keberlanjutan logistik, akses suku cadang, interoperabilitas, serta risiko politik yang dapat muncul dari pilihan pemasok alutsista.
Menariknya, pilihan terhadap platform Rusia juga tidak serta-merta berarti Indonesia harus meninggalkan sistem persenjataan Barat. Justru pola modernisasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menggunakan pendekatan multi-pemasok. Pesawat tempur, kapal perang, radar, kendaraan tempur dan sistem pertahanan udara dapat berasal dari negara yang berbeda sesuai kebutuhan strategis dan teknis.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai apakah Amerika dapat menjatuhkan sanksi lebih tepat ditempatkan sebagai risiko potensial, bukan sebagai kepastian. Sampai ada pernyataan resmi dari pemerintah Amerika Serikat mengenai tindakan terhadap Indonesia, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kedatangan Mi-35M telah memicu sanksi Washington.
Jika laporan mengenai Mi-35M tersebut akhirnya dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia, perhatian berikutnya kemungkinan akan beralih pada detail kontraknya: berapa unit yang sebenarnya dibeli, kapan kontrak ditandatangani, bagaimana skema pembayarannya, serta bagaimana Indonesia memastikan keberlanjutan dukungan logistik dari Rusia.
Pada akhirnya, Mi-35M bukan sekadar persoalan satu jenis helikopter. Jika benar masuk ke dalam inventaris TNI AD, platform tersebut akan menjadi bagian dari kalkulasi pertahanan Indonesia yang lebih besar—antara kebutuhan memperkuat kemampuan militer, mempertahankan fleksibilitas dalam memilih pemasok, dan menghindari konsekuensi geopolitik dari persaingan antara Rusia dan Amerika Serikat.
