Gelar Aksi di Kejati dan DPRD Sulsel, Ketum DPP-LKKN: Soal Camat dan Pulau Dutungan di Barru

FOTO: Pengurus Pusat Lembaga Kontrol Keuangan Negara (DPP-LKKN) saat menggelar demonstrasi di kantor Kejati Sulsel beberapa waktu lalu.
FOTO: Pengurus Pusat Lembaga Kontrol Keuangan Negara (DPP-LKKN) saat menggelar demonstrasi di kantor Kejati Sulsel beberapa waktu lalu.

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Lembaga badan hukum, pengawas keuangan negara yang berpusat di makassar dalam pesan rilis nya kepada media Rabu malam (25/1/2023) Lembaga yang fokus dalam kinerja pemerintah dan legislatif itu menyampaikan bakal menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di kantor Kejaksaan Tinggi dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jumat 27 Januari 2023 mendatang.

Dalam pesan rilis nya itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Kontrol Keuangan Negara (DPP-LKKN), Baharuddin. S. mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di dua titik diantaranya Kantor Kejaksaan Tinggi dan Kantor DPRD Sulsel di jalan Urip Sumohardjo Km. 4 kota Makassar.

“Benar kami akan menggelar aksi unjuk rasa Jumat pekan ini. Ada dua titik aksi Kantor Kejaksaan tinggi dan DPRD Sulsel, isu beda,” kata Ibar kepada awak media.

Dia pun menyebut aksi itu terkait dengan dugaan korupsi honor Satpol PP Makassar yang melibatkan 27 Camat dan Mantan Camat.

Advertisement

“Di Kejati Sulsel, aksi terkait 27 Camat dan mantan Camat terkait dugaan korupsi honor Satpol PP Makassar. Ada pengembalian uang dugaan hasil kejahatan korupsi oleh mereka Camat dan mantan Camat di Makassar,” tuturnya.

“Di DPR terkait dengan Pulau Dutungan, yang letaknya di Barru yang dijadikan jaminan oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika dan adanya transfers uang dari pengusaha Petrus Yalim. Aksi itu bentuk mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan sebagai penjelmaan wakil rakyat di Sulsel,” kata Baharuddin. Kamis (26/1/2023)

Ibar sapaan lain Ketua Umum DPP-LKKN mengatakan pihak nya akan segera melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak Polrestabes Makassar. (LN)

Advertisement