Elit Gerindra Setuju Reshuffle, Menteri HAM Dicecar Komisi XIII

LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Isu reshuffle kabinet merah-putih mulai berhembus. Dua elit partai Gerindra, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal, Ahmad Muzani menyuarakan hal tersebut.

Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI mengatakan, dalam pemerintahan Presiden Prabowo memang masih ada menteri-menteri yang belum seirama.

“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” kata Dasco.

Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” imbuh Wakil Ketua DPR RI.

Advertisement

Terpisah, Sekretaris Jenderal, Ahmad Muzani menyatakan partai Gerindra akan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

“Partai Gerindra mendukung semua pandangan termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, untuk efektivitas pemerintahan ini karena beliau yang memiliki kewenangan sepenuhnya dan parameter kewenangan-kewenangan itu,” kata Muzani. Kamis (6/2/2025).

“Soal reshuffle adalah hak sepenuhnya dari presiden selaku kepala pemerintahan yang menilai para pembantunya,” kata Muzani.

“Kapan beliau akan mengangkat dan mencopot seseorang menjadi pembantu atau berhenti dalam kabinet merah-putih, kami sepenuhnya percaya,” ujarnya.

Menteri HAM Natalius Pigai dicecar di Komisi XIII DPR RI

Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah menyebut kerja Pigai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja. Natalius dinilai gagal, banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi XIII di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

“Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

“Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral,” ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

“Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu,” sebutnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

“Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang,” kata Pigai.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

“Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional,” ungkap dia. (*)

Advertisement