LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulawesi Selatan menyoroti persoalan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah daerah.
DPD KNPI Sulsel mendorong pemerintah, Pertamina, serta aparat penegak hukum (APH) untuk memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan penimbunan, penyalahgunaan maupun penyelundupan BBM subsidi.
Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan Vonny Ameliani Suardi, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan dan antrean BBM subsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat.
“BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang memang diperuntukkan bagi kelompok yang berhak menerima. Karena itu, kami meminta pemerintah memastikan distribusinya tepat sasaran dan tidak boleh ada ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi untuk kepentingan pribadi maupun bisnis,” tegas Vonny Ameliani Suardi.
Menurut Vonny, baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel maupun sebagai wakil rakyat di DPRD Sulsel, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait persoalan energi dan pelayanan publik.
“Ini bukan hanya persoalan antrean di SPBU, tetapi menyangkut hak masyarakat dan tata kelola subsidi. Sebagai Ketua KNPI Sulsel sekaligus anggota DPRD Sulsel, saya berkepentingan memastikan suara masyarakat terkait persoalan ini benar-benar mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.
Satgas Diminta Bekerja Cepat dan Terukur
Vonny mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina dan aparat penegak hukum.
Keberadaan satgas tersebut harus mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan di lapangan, bukan sekadar menjadi formalitas.
“Kita tunggu hasil kerja satgas yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kalau dalam pelaksanaannya lamban, tentu kami akan mendorong dan mengkritisi kinerja satgas tersebut agar bekerja lebih maksimal. Kalau diperlukan, KNPI Sulsel siap melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol pemuda terhadap pemerintah,” ujar Vonny.
DPD KNPI Sulsel Dorong Hukuman Tegas bagi Penimbun BBM Subsidi
DPD KNPI Sulsel juga meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum kepada pihak-pihak yang terbukti menimbun atau menyelundupkan BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali kepada sektor industri.
Praktik tersebut, jika terbukti terjadi, dinilai merupakan bentuk penyalahgunaan subsidi yang sangat merugikan masyarakat.
DPD KNPI Sulsel juga menyoroti adanya informasi mengenai indikasi BBM subsidi yang diduga disalahgunakan untuk dikirim ke kawasan industri, termasuk dugaan pengiriman menuju Morowali.
Namun, Vonny menekankan bahwa informasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
“Kami tidak ingin membuat tuduhan kepada pihak tertentu tanpa adanya bukti. Tetapi setiap informasi atau laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus ditelusuri secara serius. Kalau memang ditemukan pelanggaran, kami meminta APH tidak ragu menindak dan membongkar jaringan yang terlibat,” tegasnya.
Menurut Vonny, subsidi BBM diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, jika terbukti ada pihak yang membeli BBM subsidi kemudian menjualnya kembali kepada sektor industri, maka tindakan tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pengisian Lamban di SPBU Juga Harus Dievaluasi
Selain persoalan penimbunan dan distribusi, DPD KNPI Sulsel menilai lambannya pelayanan di sejumlah SPBU turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean panjang.
Dalam beberapa inspeksi mendadak yang dilakukan pemerintah, ditemukan adanya SPBU yang hanya mengoperasikan satu nozzle dengan satu petugas. Kondisi tersebut secara langsung dapat memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
DPD KNPI Sulsel meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap SPBU yang memberikan pelayanan tidak maksimal.
Apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran prosedur, Pertamina diminta memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan APH juga dinilai diperlukan untuk memastikan tidak ada praktik yang sengaja menciptakan kelangkaan atau antrean panjang.
“Jangan sampai ada oknum yang sengaja membuat situasi seolah-olah terjadi krisis sehingga kuota BBM subsidi ditambah, kemudian BBM tersebut justru disalahgunakan dan dijual kembali ke sektor industri. Kalau indikasi seperti itu terbukti, maka harus dibongkar secara menyeluruh,” kata Vonny.
Dorong WFH dan Sistem Ganjil-Genap sebagai Alternatif
Untuk mengurai kepadatan dan antrean di SPBU, DPD KNPI Sulsel juga mendorong pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah alternatif.
Di antaranya penerapan work from home (WFH) pada kondisi tertentu serta sistem pengisian BBM dengan mekanisme ganjil-genap.
Namun, DPD KNPI Sulsel menekankan bahwa setiap kebijakan tersebut harus melalui kajian yang matang dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Kebijakan tidak boleh justru membebani masyarakat, khususnya kelompok pekerja dan masyarakat yang sangat bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami terbuka terhadap berbagai alternatif kebijakan untuk mengurai antrean, tetapi semuanya harus dikaji secara matang. Jangan sampai solusi yang dibuat pemerintah justru menambah beban masyarakat,” jelas Vonny.
Dukung Langkah Pemerintah Menuju Swasembada Energi
DPD KNPI Sulsel juga memberikan dukungan terhadap agenda pemerintah dalam membangun ketahanan dan swasembada energi nasional.
Menurut DPD KNPI Sulsel, persoalan energi di Indonesia merupakan persoalan yang telah berlangsung lama dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi energi nasional, termasuk eksplorasi dan pengembangan blok migas, perlu terus didukung dengan tata kelola yang baik dan pengawasan publik.
Pengembangan Blok Masela di Maluku menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat sektor hulu migas nasional. Di sisi lain, pengembangan biodiesel berbasis sawit juga menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, termasuk melalui agenda B50.
DPD KNPI Sulsel menilai upaya menuju swasembada energi membutuhkan konsistensi, investasi, pembenahan tata kelola serta pengawasan yang kuat.
“Kami mendukung langkah pemerintah menuju ketahanan dan swasembada energi. Tetapi pembangunan sektor energi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Vonny Ameliani Suardi.
KNPI Sulsel: Jangan Biarkan Subsidi Dinikmati Oknum yang Menyalahgunakan
DPD KNPI Sulsel menegaskan bahwa persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut tata kelola subsidi, distribusi, pengawasan dan penegakan hukum.
Berbagai persoalan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari masalah energi yang telah berlangsung lama dan membutuhkan proses pembenahan secara bertahap.
Vonny mengatakan pihaknya memahami bahwa membenahi persoalan energi nasional bukan pekerjaan mudah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keluhan masyarakat.
“Kami memahami bahwa membenahi persoalan energi nasional bukan pekerjaan mudah. Ini persoalan yang sudah lama dan menahun. Tetapi justru karena itu, pembenahan harus dilakukan secara serius, konsisten dan berani. Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dinikmati oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan,” tegas Vonny.
DPD KNPI Sulsel meminta satgas yang telah dibentuk pemerintah bekerja secara cepat, transparan dan terukur. Setiap laporan masyarakat terkait dugaan penimbunan, penyelundupan, permainan distribusi maupun pelanggaran pelayanan SPBU harus ditindaklanjuti.
Sebagai organisasi kepemudaan dan bagian dari elemen masyarakat sipil, DPD KNPI Sulsel menyatakan siap menjadi bagian dari kontrol sosial dan pengawasan publik.
Jika kinerja satgas tidak berjalan sebagaimana mestinya, KNPI Sulsel akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk tanggung jawab pemuda dalam mengawal kebijakan publik.
Pada prinsipnya, DPD KNPI Sulsel mendukung upaya pemerintah membangun ketahanan energi nasional. Namun, subsidi BBM harus dipastikan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan tidak menjadi ruang bagi praktik penimbunan, penyelundupan atau perdagangan ilegal.
“Kami ingin pemerintah hadir dan masyarakat mendapatkan kepastian. Subsidi harus tepat sasaran, distribusi harus transparan, dan apabila ada pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi, kami meminta agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Gerindra, Vonny Ameliani Suardi. (*)
