AMM Aksi di Depan Kejati Sulsel, Desak Lakukan Penyelidikan Dugaan Korupsi Program PT3 A

FOTO: Aktivis Mahasiswa Makassar  Kkembali mengepung Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dugaan Korupsi Program PT3 A. Selasa, (14/12)
FOTO: Aktivis Mahasiswa Makassar  Kkembali mengepung Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dugaan Korupsi Program PT3 A. Selasa, (14/12)

LEGION NEWS.COM – Aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh saudara Rafik mengatasnamakan diri dari Aktvis Mahasiswa Makassar “AMM” sebagai bentuk pengawasan penegakan supremasi hukum diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan terkhususnya di Balai Besar Pompengan Jeneberang terkait dugaan tindak pidana kebocoran atas pengelolaan anggaran aspirasi irigasi desa yang melibatkan ditanggulangi oleh PPK.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut Rafik selaku jendral lapangan menyanmpaikan bahwa dugaan kasus tersebut diperoleh melalui hasil investigasi, informasi dan beberapa sumber yang dapat dipercaya terkait dengan pengelolaan anggaran aspirasi irigasi desa pada setiap paket di PPK.

“Bahwa ada temuan pada beberapa item kegiatan yang ada didaerah Luwu dan sekitarnya, tepatnya dalam penanganan PPK OP3 dan PPK OPV dalam konsep pelaksanaan dilapangan,” ujar orator aksi.

“Kami menemukan kejanggalan yang sangat meyakinkan bahwa PPK hampir tidak melihat dan mengunjungi lokasi atas program paket pekerjaan tersebut,” ungkap Rafik. Selasa, (14/12).

Advertisement

Bahkan kami menduga kuat pihak balai sengaja mendiami persoalan dugaan ini sehingga tidak ada dari pihak balai yang berinisiatif untuk menemui kami pada saat aksi sebelumnya dan menjelaskan atau mengklarifikasi atas dugaan penerimaan Fee kegiatan program tersebut.

Atas program kegiatan ini, “Tidak tanggung-tanggung dana tersebut disunat berkisar 30 persen perpaket, jika dihitung secara keseluruhan maka uang Negara yang bocor mencapai Rp24 nilyar bila nilai proyek 800 paket, atau Rp800 milyar,” ujar orator yang Lain.

Selain itu untuk tahun 2020 kegiatan tersebut mencapai Rp160 milyar, jika itu 800 paket dan atau Rp120 milyar jika itu 600 paket. Pengelolaan anggaran aspirasi irigasi desa atau yang ditangani oleh PPK pendayagunaan tata guna air setiap paket pekerjaan sebesar Rp200 juta yang tersebar di Sulawesi Selatan.

Kami tegaskan bahwa hari ini, kami akan langsungkan melakukan pelaporan di Kejati Sulsel dan akan menindaklanjuti pelaporan ke KPK sebagaimana perintah undang-undang,” tutup jendral lapangan. (**)

Advertisement