JAKARTA – Penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyisakan sejumlah pertanyaan penting yang perlu diungkap secara menyeluruh. Siapa yang memberi perintah, siapa yang membiayai, dan kepada siapa hasil penyadapan tersebut disalurkan?
Pengacara sekaligus salah satu pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap, S.H., mendesak Bareskrim Polri mengusut tuntas seluruh rangkaian perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan jalur distribusi hasil penyadapan.
Ia meminta penyidik tidak hanya berhenti pada pihak yang diduga menjadi pelaksana di lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang diduga memberikan perintah, mengendalikan, membiayai, hingga memanfaatkan hasil operasi tersebut.
Menurut Rahmat, perkara ini menyangkut keamanan komunikasi kepala negara sehingga harus ditangani secara serius, profesional, dan transparan.
Ia menilai penyidik perlu mendalami tujuan pengumpulan informasi tersebut, termasuk bagaimana informasi hasil penyadapan digunakan dan siapa saja pihak yang memiliki akses terhadapnya.
Rahmat juga mengingatkan agar perkara ini tidak dipersempit dengan spekulasi mengenai kepentingan Pemilu 2029. Menurutnya, motif sebenarnya harus diungkap berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.
Selain itu, ia meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya upaya untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Namun, apabila muncul indikasi dugaan makar, hal tersebut harus diuji berdasarkan bukti serta terpenuhinya unsur-unsur pidana.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Dua hari kemudian, Polri juga mengungkap dugaan peran pihak lain berinisial SU dalam pemberian izin penyadapan.
Perkembangan tersebut, menurut Rahmat, harus menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap perkara secara lebih luas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di balik aktivitas yang sedang diusut.
Rahmat turut mendorong evaluasi terhadap sistem pengamanan dan pemberian akses komunikasi sensitif di lingkungan kepresidenan maupun kabinet. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pejabat, ia meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti melalui proses hukum sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap jabatan yang bersangkutan.
“Perkara ini baru bisa terang benderang apabila penyidik mampu mengungkap siapa yang menjalankan penyadapan, siapa yang mengatur, siapa yang membiayai, dan siapa yang memanfaatkan hasilnya,” demikian penekanan Rahmat dalam keterangan resminya ke wartawan, Senin (09/11).
Ia juga meminta agar perkembangan penyidikan disampaikan kepada publik sejauh dimungkinkan, sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Rahmat menegaskan, pengusutan perkara tersebut harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Setiap pihak yang disebut atau diduga memiliki keterkaitan harus diberikan ruang untuk diuji berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menurutnya, pengungkapan kasus ini secara menyeluruh penting untuk menjaga keamanan komunikasi kepala negara, melindungi kepentingan nasional, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengancam kepercayaan publik terhadap institusi negara.
