LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Dinamika yang mewarnai Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Selatan 2026 dinilai tidak mencerminkan adanya konflik yang luar biasa di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. Pengamat politik Fadli Noor menilai perbedaan arah dukungan yang muncul dalam proses pemilihan Ketua DPD I Golkar Sulsel justru merupakan karakter yang lazim terjadi dalam partai modern yang memiliki banyak pusat kekuatan.
Dalam wawancara, Fadli mengatakan Golkar sejak lama tidak bergantung pada satu figur sentral sebagaimana partai yang dibangun atas kharisma tokoh tertentu. Sebaliknya, partai ini berkembang dengan sejumlah faksi yang memiliki pengaruh relatif seimbang.
“Golkar itu partai modern. Di dalamnya ada banyak faksi yang sama-sama memiliki kekuatan. Kebetulan saja saat ini faksi yang dipimpin Bahlil Lahadalia memegang kepemimpinan formal di tingkat DPP. Jadi dinamika yang terlihat di Musda Sulsel sebenarnya sesuatu yang biasa dalam organisasi sebesar Golkar,” ujarnya.
Menurut Fadli, posisi Munafri Arifuddin atau Appi dalam konstelasi politik internal Golkar juga perlu dipahami dari sejarah politiknya. Ia menegaskan, Appi menjadi Ketua DPD II Golkar Kota Makassar sebelum Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Fakta ini penting. Appi memang dikenal memiliki hubungan personal yang baik dengan Bahlil, tetapi sejak awal bergabung di Golkar, ia tidak berasal dari faksi politik yang sama dan tak ada kontribusi Bahlil. Jadi hubungan persahabatan tidak otomatis berarti berada dalam satu poros kekuatan organisasi,” katanya.
Fadli kemudian menjelaskan bahwa jika dinamika tersebut dibaca menggunakan pendekatan Patron-Client Theory, maka sikap DPP yang dinilai lebih menghendaki figur tertentu memimpin Golkar Sulsel menjadi sesuatu yang dapat dipahami dari perspektif ilmu politik.
“Kalau memakai teori patron-klien, sangat wajar apabila seorang ketua umum menginginkan struktur partai di daerah dipimpin oleh figur yang berada dalam jaringan patronasenya. DPD I Sulsel sangat powerful dengan 24 DPD II kabupaten dan kota sehingga posisi ini memiliki daya tawar politik yang sangat besar,” jelasnya.
Fadli menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan perspektif politik Niccolò Machiavelli mengenai cara seorang pemimpin mempertahankan kekuasaan.
“Dalam pandangan Machiavellian Politics, seorang pemimpin perlu memastikan bahwa bawahannya tidak memiliki kekuatan yang dapat melawan dirinya, tidak mempunyai basis independen yang sulit dikendalikan, dan tetap membutuhkan kepemimpinan di atasnya. Itu adalah logika kekuasaan yang sudah lama dikenal dalam ilmu politik,” ungkap Fadli.
Analisis yang sama, lanjutnya, juga dapat dijelaskan melalui Power Dependence Theory yang dikemukakan Richard Emerson. Teori tersebut menjelaskan bahwa relasi kekuasaan bertahan karena adanya ketergantungan antara aktor politik.
“Kalau melihat Appi, hampir semua variabel yang disebut Emerson justru dimilikinya. Dia mempunyai akses kepada faksi-faksi lain di tingkat DPP, memiliki jaringan elite nasional, mempunyai basis massa karena menjabat sebagai Wali Kota Makassar, serta memiliki kemampuan menyediakan sumber daya politik secara mandiri. Artinya tingkat ketergantungannya terhadap satu patron menjadi lebih rendah,” katanya.
Menurut Fadli, kondisi tersebut membuat keberadaan Appi dapat dipersepsikan sebagai figur yang memiliki posisi tawar kuat di luar struktur patronase yang sedang berkuasa.
Di sisi lain, Fadli menilai menguatnya dukungan DPP kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) juga dapat dipahami melalui kerangka hubungan patron-klien tersebut. Ia menilai restu yang diberikan kepada IAS bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan politik praktis, melainkan karena kemauan IAS untuk berada dalam simpul politik faksi yang kini memimpin Golkar.
“Kalau ditanya mengapa IAS mendapatkan restu DPP, jawabannya karena ia bersedia menjadi bagian dari jaringan patronase yang sedang berkuasa. Loyalitasnya langsung ditunjukkan dengan keputusan istrinya meninggalkan Partai Demokrat, kemudian IAS juga mampu menunjukkan kapasitas mengonsolidasikan dukungan yang cukup besar menuju Musda,” ujarnya.
Fadli menilai berbagai diskresi yang dimiliki IAS dalam proses menuju Musda tidak perlu dipahami sebagai faktor tunggal yang menentukan hasil kontestasi. Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan membangun hubungan politik yang sejalan dengan kepentingan struktur kekuasaan di tingkat pusat.
Menutup analisanya, Fadli mengingatkan Appi perlu melakukan evaluasi terhadap posisi politiknya di internal Golkar selama konfigurasi kekuasaan nasional masih berada di bawah kepemimpinan faksi Bahlil Lahadalia.
“Kalau membaca teori-teori politik, posisi Appi memang tidak ideal dalam konfigurasi sekarang. Secara teoritik ia lebih mungkin dipersepsikan sebagai figur yang berpotensi menjadi ancaman karena memiliki sumber kekuatan sendiri. Kalau bukan seorang walikota, mungkin pilihan yang paling rasional adalah menunggu momentum Munas Golkar berikutnya sembari berharap terjadi perubahan konfigurasi kekuasaan di tingkat DPP. Tapi karena dia walikota yang perlu perlindungan politik hingga ke tingkat nasional, saya sarankan Appi berpikir ulang.” pungkasnya. (LN)
