JAKARTA – Peluncuran Program Magang Nasional 2026 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendapat respon dari berbagai kalangan. Program yang menargetkan 150 ribu peserta ini dinilai sebagai langkah pemerintah dalam memperluas kesempatan lulusan baru memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri.
Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya kuota peserta. Menurutnya, keberhasilan program magang tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang direkrut, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Euforia peluncuran Magang Nasional tentu patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai program ini hanya menjadi ajang mengejar angka. Yang lebih penting adalah memastikan peserta benar-benar memperoleh kompetensi, pendampingan, dan peluang kerja setelah magang selesai,” ujar Anshar, Kamis (02/07).
Ia menilai, tantangan utama yang harus dijawab Kemnaker adalah memastikan seluruh perusahaan mitra memberikan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang keahlian peserta, bukan sekadar menjadikan peserta magang sebagai tenaga kerja tambahan.
Menurut mantan Waketum DPP KNPI ini pemerintah juga perlu membangun sistem evaluasi yang transparan terhadap perusahaan penyelenggara magang. Dengan demikian, kualitas pelatihan, mentoring, hingga tingkat penyerapan peserta ke dunia kerja dapat diukur secara objektif.
“Jangan sampai program yang anggarannya besar ini hanya menghasilkan sertifikat tanpa memberikan nilai tambah yang nyata bagi peserta. Outcome-nya harus jelas, apakah kompetensi meningkat dan apakah peluang kerja mereka benar-benar terbuka,” katanya.
Sebagaimana diumumkan Kemnaker, Program Magang Nasional 2026 akan dilaksanakan melalui platform MagangHub dengan target total 150 ribu peserta yang dibagi dalam beberapa gelombang. Peserta akan memperoleh uang saku setara UMK/UMP, perlindungan jaminan sosial, serta sertifikat resmi setelah menyelesaikan program.
Anshar berharap Kemnaker tidak berhenti pada seremoni peluncuran dan besarnya kuota, tetapi juga memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap mutu penyelenggaraan program di seluruh Indonesia.
“Program ini akan menjadi investasi sumber daya manusia yang baik apabila kualitas menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan euforia peluncuran, sementara persoalan substansi belum terselesaikan,” tutupnya. (**)
