LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Buntut dari kekecewaan mendalam atas sikap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang mangkir dan enggan menemui massa aksi sehari sebelumnya (18/06), Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar langsung bergerak cepat melipatgandakan kekuatan.
Hari ini, PMII Makassar bersama seluruh elemen yang tergabung dalam gerbong Aliansi Cipayung Plus Kota Makassar kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran mengawal agenda “Reformasi Jilid II” dengan memadati titik pra-kondisi di Flyover Makassar sebelum bergerak mengepung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Umum PC PMII Kota Makassar, Hariandi, yang pada aksi hari ini bertindak langsung sebagai Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Cipayung Plus, menegaskan bahwa perluasan gerakan dan pengepungan kantor dewan ini adalah jawaban atas abainya para wakil rakyat terhadap suara kontrol sosial mahasiswa.
“Kemarin (18/06), ratusan kader PMII hadir menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional di rumah rakyat, namun tidak ada satu pun unsur pimpinan maupun anggota DPRD Sulsel yang sudi menemui kami langsung. Aspirasi hanya dilempar ke Bagian Penyaluran Aspirasi secara administratif.
Ini bukti nyata watak anti-dialog legislatif! Oleh karena itu, hari ini kami tepati janji kami: PMII kembali melipatgandakan kekuatan, menggalang solidaritas Aliansi Cipayung Plus untuk mengepung kembali Kantor DPRD Provinsi dengan kekuatan yang jauh lebih besar,” tegas Hariandi dalam orasinya dari atas mobil komando di depan Kantor DPRD Sulsel.
Hariandi menambahkan, eskalasi gerakan ini merupakan akumulasi kekecewaan gerakan mahasiswa terhadap rapuhnya fondasi tata kelola pemerintahan nasional dan daerah saat ini.
Ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi makro triwulan I sebesar 5,61 persen hanyalah angka semu di atas kertas yang ditopang pembengkakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN), sementara daya beli buruh terus tercekik dengan upah rata-rata yang hanya berkisar Rp3,29 juta.
Kebijakan fiskal tersebut dinilai rentan memicu ruang pemborosan baru ditengah inflasi pangan Sulawesi Selatan yang sempat menembus angka 6,13 persen pada Februari 2026 lalu.
Selain rapor merah di bidang ekonomi, aliansi juga mengecam keras indikasi kemunduran iklim demokrasi yang ditandai oleh tindakan represif aparat dalam unjuk rasa medio Agustus-September 2025 lalu.
Di sektor penegakan hukum lokal, skandal dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar di Sulawesi Selatan juga dituntut untuk diusut tuntas secara transparan tanpa tebang pilih.
Didorong oleh komitmen mengawal hak masyarakat tertindas (mustad’afin), PC PMII Kota Makassar bersama Aliansi Cipayung Plus menyatakan 10 poin tuntutan sikap tegas:
1. Mengevaluasi rezim Prabowo-Gibran secara terbuka, objektif, dan menyeluruh atas seluruh kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
2. Mendesak evaluasi terhadap BGN serta menghentikan MBG dan KMP dari segala bentuk kepentingan politik, agar program negara tidak dijadikan alat pencitraan, konsolidasi kekuasaan, atau kepentingan kelompok tertentu.
3. Mendesak negara mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis sebagai hak dasar rakyat. Pendidikan dan kesehatan tidak boleh menjadi beban ekonomi yang menyingkirkan masyarakat miskin dari akses layanan publik.
4. Mendesak restorasi aparat NKRI dan penghentian segala bentuk pembungkaman terhadap aktivis. Aparat harus berdiri untuk melindungi rakyat, bukan menjadi alat represif terhadap kritik dan gerakan demokrasi.
5. Mendesak evaluasi terhadap Kementerian Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal, moneter, dan daya beli masyarakat.
6. Menolak kenaikan harga BBM dan mendesak stabilisasi harga pangan. Negara wajib melindungi rakyat dari kebijakan ekonomi yang memperberat kehidupan masyarakat kecil.
7. Mendesak pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat. Negara harus serius memberantas korupsi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat.
8. Mendesak penghentian perampasan ruang hidup rakyat. Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat, lingkungan, tanah adat, nelayan, petani, dan kelompok rentan.
9. Menagih janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan oleh Wakil Presiden. Janji politik harus dibuktikan melalui kebijakan konkret, bukan sekadar retorika kampanye.
10. Mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Provinsi Sulawesi Selatan. Aparat penegak hukum harus bekerja transparan, independen, dan tidak tebang pilih.
Sebagai organisasi kedepankan yang memegang teguh nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, dan UUD 1945, PC PMII Kota Makassar menyerukan kepada seluruh basis kader, lapisan mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan masyarakat sipil untuk tidak mundur satu jengkal pun dan terus merapatkan barisan mengawal agenda Reformasi Jilid II ini demi tercapainya keadilan sosial secara utuh.(*)
