LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua Umum Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan, Illank Radjab, S.H., mengkritik keras munculnya polemik terkait proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, khususnya terkait wacana pemindahan lokasi proyek yang sebelumnya telah melalui proses kajian dan memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Menurut Illank, pemerintah daerah harus memahami bahwa proyek yang telah masuk dalam skema dukungan pemerintah pusat tidak dapat diperlakukan layaknya program biasa yang dapat diubah secara sepihak berdasarkan pertimbangan politik atau preferensi kepemimpinan daerah.
“Kami mengingatkan Wali Kota Makassar agar tidak berpolitik di wilayah Proyek Strategis Nasional. Ketika pemerintah pusat telah melakukan kajian, menyusun skema pembiayaan, dan menetapkan arah kebijakan, maka setiap perubahan harus didasarkan pada argumentasi teknis yang kuat, bukan sekadar kehendak politik atau pergantian arah kebijakan karena pergantian kepemimpinan,” tegas Illank.
Menurutnya, yang menjadi pertanyaan publik saat ini bukan hanya soal setuju atau tidak setuju terhadap PSEL, melainkan alasan di balik upaya mengubah lokasi yang sebelumnya telah menjadi bagian dari perencanaan proyek.
Illank menilai bahwa perubahan lokasi di tengah proses yang telah berjalan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian investasi, serta berisiko mengulang seluruh tahapan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
“Jika setiap kepala daerah datang dengan keinginan mengubah lokasi, mengubah konsep, dan mengubah arah proyek yang sudah dikaji bertahun-tahun, maka pembangunan tidak akan pernah selesai. Negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik yang berubah setiap periode pemerintahan.”
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka apa dasar akademik, dasar teknis, dan dasar ekonomis dari usulan pemindahan lokasi tersebut. Sebab, tanpa penjelasan yang transparan, publik akan menilai bahwa kebijakan tersebut lebih bernuansa politis dibandingkan berbasis kebutuhan pembangunan.
“Pemerintah Kota Makassar harus menjelaskan secara jujur kepada masyarakat. Apakah lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya memiliki masalah teknis yang serius? Apakah ada kajian baru yang membuktikan lokasi tersebut tidak layak? Ataukah ini hanya soal preferensi dan keinginan untuk meninggalkan kebijakan yang dianggap sebagai warisan pemerintahan sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka.”
Lebih lanjut, Illank mengingatkan bahwa persoalan sampah di Makassar merupakan persoalan yang mendesak dan tidak boleh menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik.
“Sampah terus menumpuk setiap hari, sementara yang diperdebatkan justru lokasi dan aspek-aspek yang berpotensi memperlambat penyelesaian masalah. Rakyat tidak peduli siapa yang mendapat kredit politik. Rakyat hanya ingin melihat masalah sampah terselesaikan.”
LASKAR Sulawesi Selatan juga menilai bahwa sikap pemerintah daerah yang terus mempertentangkan proyek yang telah memperoleh perhatian pemerintah pusat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi dan kepastian kebijakan di Kota Makassar.
“Investor membutuhkan kepastian. Pemerintah pusat membutuhkan kepastian. Masyarakat juga membutuhkan kepastian. Jangan sampai muncul kesan bahwa setiap pergantian kepala daerah selalu diikuti dengan perubahan arah kebijakan yang mengorbankan kepentingan publik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjaga kesinambungan pembangunan, bukan yang sibuk membongkar apa yang telah direncanakan tanpa alasan yang benar-benar objektif.”
Di akhir pernyataannya, Illank meminta Pemerintah Kota Makassar untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak menjadikan proyek strategis yang berkaitan dengan masa depan kota sebagai arena pertarungan politik maupun pencitraan kekuasaan.
“Kami meminta Wali Kota Makassar berhenti membangun polemik yang tidak produktif. Jika memiliki konsep yang lebih baik, buka kepada publik. Jika memiliki kajian yang lebih kuat, sampaikan kepada masyarakat. Namun jangan sampai proyek yang menyangkut kepentingan jutaan warga Makassar justru tersandera oleh kepentingan politik sesaat. Kepentingan rakyat harus berada di atas segala-galanya,” tutup Illank Radjab. (*)
