LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Nama mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III, inisial SB, dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) atas dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi ratusan paket proyek di wilayah Toraja.
Laporan tersebut disampaikan oleh lembaga penggiat antikorupsi Sultan Hasanuddin Corruption Watch (SHCW) ke Kejagung RI pada Senin, 22 Desember 2025.
Ketua SHCW, Ewaldo Azis, SH, dalam keterangan tertulisnya kepada awak media menyampaikan bahwa pihaknya meminta Kejaksaan Agung memberikan atensi khusus serta memerintahkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran dana aspirasi yang dikaitkan dengan SB saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
“Kami meminta Kejaksaan Agung menginstruksikan Kejati Sulsel untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana aspirasi, khususnya program P3A di Toraja Utara dan Tana Toraja,” ujar Ewaldo.
Dugaan Pemotongan Dana Proyek P3A
Dalam laporan bernomor 87/B/SHCW/SULSEL/XII/2025, SHCW menguraikan dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari dana aspirasi SB saat masih menjabat pada periode 2019–2024.
SHCW menyebut terdapat sekitar 400 paket proyek P3A di Toraja Utara dan Tana Toraja, dengan nilai anggaran per paket sebesar Rp195 juta.
Namun, dalam pelaksanaannya diduga terjadi pemotongan anggaran hingga Rp40–50 juta per paket.
Menurut SHCW, pemotongan tersebut diduga tidak dilakukan secara langsung oleh Sarce Bandaso, melainkan melalui kepala lembang (desa) penerima program.
Dana yang dipotong itu kemudian disebut diserahkan kepada orang kepercayaan SB, sebelum akhirnya mengalir kepada yang bersangkutan.
Salah satu kasus yang disorot adalah di Lembang Pa’Tengko, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang kepala lembaganya diduga turut melakukan pemotongan dana proyek P3A hingga Rp40 juta per paket.
Merambah ke Program Lain
Selain program P3A, SHCW juga mengungkap dugaan penyimpangan pada sejumlah program lain, di antaranya:
- Program bedah rumah sebanyak 100 unit, dengan bantuan Rp20 juta per rumah, namun masyarakat diduga hanya menerima Rp15 juta;
- Pembangunan kolam renang di objek wisata Topinus, Lembang Pa’Tengko, yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan tidak tepat sasaran.
SHCW menilai rangkaian dugaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara akibat praktik markup dan penyalahgunaan kewenangan.
Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Melalui laporannya, SHCW berharap Kejaksaan Agung dapat melakukan investigasi mendalam serta menegakkan hukum secara adil dan profesional.
“Kami berharap Kejaksaan Agung memberikan atensi serius dan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, demi keadilan dan kepastian hukum,” tegas Ewaldo. (*)
