LEGIONNEWS.COM – Ketua DPRD Makassar Supratman menyoroti nuansa politik sangat kental dalam pelaksanaan pemilihan RT dan RW mendatang.
Hal itu sangat disayangkannya, Sebab kata politisi partai Nasdem itu seyogyanya masyarakat tidak di kotak kotak kan.
“Kita tidak boleh lagi ada kotak-kotak. Kalau DPRD saja pecah, bagaimana masyarakat,” ujar Supratman saat memimpin rapat paripurna, Selasa (25/11).
Ia menjelaskan, adanya orang tertentu yang dekat dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menemui para lurah.
Dan katanya, saat ditemui orang tertentu para lurah itu “gemetar”.
“Ketika ada orang-orang tertentu datang, tidak perlu disebut siapa, langsung gemetar lurahnya,” ungkap Ketua DPRD Makassar itu.
“Karena dianggap ini adalah orangnya Wali Kota,” katanya menambahkan.
“Jangan bermain politik karena kita di DPRD ini semua orang politik,” imbuh Supratman.
“Kita tahu mana yang berpolitik mana yang tidak,” tambahnya.
Lalu ia mengingatkan bahwa kemenangan Wali Kota Makassar saat pemilihan kepala daerah lalu hanya 51 persen, sementara 49 persen masyarakat lainnya memiliki pilihan berbeda.
Menurut Supratman angka itu seharusnya menjadi dasar untuk menyatukan persepsi, bukan memicu sekat politik.
Intimidasi kepada calon-calon RT/RW,
Supratman menyinggung munculnya intimidasi kepada calon-calon RT/RW, termasuk ancaman bahwa seseorang tidak akan diloloskan jika terlihat berfoto dengan pihak tertentu.
Ia menyebut persoalan kecil seperti legalisir ijazah pun bisa berujung masalah di kelurahan.
Dari sisi teknis, ia menilai juknis pemilihan RT/RW masih kacau. Persyaratan berbeda-beda antar kelurahan, terutama terkait domisili dan aturan pakaian.
Banyak calon memaksimalkan pengambilan KK, namun ketika warga membawa KK ke TPS, nama mereka justru tidak terdaftar dalam DPT.
“Lalu siapa yang buat DPT? Bahkan ada nama orang meninggal masuk daftar,” tegasnya.
Supratman menyarankan pemilihan ditunda demi menghindari potensi kerusuhan. Menurutnya, panitia belum jelas, kotak suara belum dirancang, kertas suara belum tercetak, sementara anggaran mencapai sekitar Rp5 miliar jika digabung kecamatan dan BPD.
“Kalau tidak siap, jangan dipaksakan. Ini bisa membuat masyarakat terkotak-kotak. Jangan sampai calon justru berhadapan dengan lurahnya sendiri,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD dapat mengeluarkan rekomendasi untuk tidak menggunakan anggaran jika persiapan masih berantakan.
Supratman mengingatkan agar kelurahan tidak mempermainkan kualifikasi berkas calon.
“Tidak apa-apa kalau ada yang protes, tapi jangan sampai keputusan lurah yang menentukan. Ini harus dibenahi,” tutupnya. (*)
