LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Akhirnya 9 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakhiri proses sengketa pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Indonesia. Senin (24/02/2025).
MK telah tuntas menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 yang berjumlah 310 Permohonan.
Sembilan Hakim Konstitusi pada Senin (24/02), membacakan putusan 40 perkara PHPU yang diperiksa secara lanjut.
“Secara keseluruhan terhadap 40 perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebanyak 26 perkara,” demikian pernyataan Humas mahkamah konstitusi.
“Hakim mahkamah menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara. Dengan adanya sidang pengucapan putusan ini, menandakan bahwa MK telah tuntas menangani perkara PHPU Kada 2024 yang berjumlah 310 Permohonan,” tulisnya.
“Terhadap semua putusan yang dikabulkan, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing yang dipersoalkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).”
Selain itu, dalam satu putusan MK menginstruksikan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara yaitu Pilada Kabupaten Puncak Jaya.
Kemudian pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Pilkada Jayapura, Mahkamah memerintahkan untuk diadakannya perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
Secara rinci, perkara yang diputuskan untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut.
Kabupaten Pasaman;
Kabupaten Mahakam Ulu
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Barito Utara
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Magetan
Kabupaten Buru
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Serang
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Bungo
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Siak
Kabupaten Pulau Taliabu
Pemilihan Wali Kota
Kota Banjarbaru
Kota Sabang
Kota Palopo
Pemilihan Gubernur
Provinsi Papua
Selanjutnya terhadap 9 perkara lainnya, Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan seluruhnya, yaitu pada perkara sebagai berikut.
Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Puncak
Kabupaten Jeneponto;
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Berau
Kabupaten Aceh Timur
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Buton Tengah
Provinsi Bangka Belitung
Sementara itu, Mahkamah memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan dari 5 perkara PHPU Pilkada yang diajukan, yaitu:
Kabupaten Mimika
Kabupaten Halmahera Utara
Kabupaten Belu
Kabupaten Pamekasan
Pemilihan Gubernur
Provinsi Papua Pegunungan
(*)
