Buka Rakornas, Presiden Jokowi UMKM dan Koperasi Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Peresmian Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 202. Senin, 28 Maret 2022 di Istana Negara secara virtual zoom.

LEGION NEWS.COM – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Peresmian Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 202. Senin, 28 Maret 2022 di Istana Negara secara virtual zoom.

Dalam sambutannya Presidden Jokowi menyampaikan kondisi UMKM selama masa pandemi COVID-19.

Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2022.

“Dua tahun kita dilanda pandemi COVID-19 dan digitalisasi telah menjadi solusi bagi para pelaku UMKM dan koperasi untuk bertahan, untuk tumbuh, bahkan berkembang di tengah situasi yang sulit, di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas.” Kata Presiden dalam pembukaan sambutan-Nya. Senin,

Advertisement

Di masa pandemi, tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital. Jumlah ini belum cukup dan harus terus kita tingkatkan.

Momentum saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital, memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak mengisi marketplace, menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global agar UMKM kita segera naik kelas.

Presiden Jokowi, “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita. Memang banyak yang harus kita benahi. Kita harus benahi dari hulu sampai hilir, produk-produk UMKM harus semakin berkualitas, harus semakin kompetitif. Kita harus benahi sama-sama packaging-nya/kemasannya dan branding-nya,” tutur-Nya.

Saya telah menandatangani Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.

“Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita semakin membaik, semakin baik, dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, yang kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia dan bersaing di pasar global,”

“Saya minta kepada jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah untuk bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha. Perizinan-perizinan harus terus dipermudah, akses terhadap permodalan juga harus diperluas, inovasi dan teknologi harus terus diperkuat, dan produk-produk UMKM kita harus semakin kreatif dan menarik,” harap dia.

Dari pusat sampai daerah harus terus berusaha meningkatkan kualitas SDM-SDM UMKM kita, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi, serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha.

Pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat harus terus ditingkatkan. Kita harus memiliki basis data tunggal UMKM yang bisa menavigasi pengembangan UMKM agar lebih fokus, agar lebih terarah dan berkelanjutan, dan membawa para pelaku usaha kecil, koperasi untuk semakin maju dan sejahtera.

Saya titip agar dalam Rakornas ini bisa dipastikan jumlah UMKM kita yang onboarding digital, yang masuk ke marketplace, yang masuk ke platform digital tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta.

Dan meningkat 24 juta di tahun depan tahun 2023 dan 30 juta di tahun 2024. Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, saya yakin insyaallah kita semuanya bisa melakukan. Jumlah koperasi modern berbasis digital juga harus terus ditingkatkan.

Dari 250 koperasi di tahun 2022 naik menjadi 400 di tahun 2023 dan 500 nantinya di tahun 2024. Dan target satu juta UMKM untuk onboarding, untuk masuk ke e-Katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini. Ini penting sekali. Jangan sampai kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita. (LN)

 

Advertisement