Sepuluh Kementerian dan Lembaga Penyumbang Tertinggi PNBP, Kemenhub Tertinggi

PEMERINTAH, Legion-news Direktorat Jenderal Keuangan, Kementerian Keuangan RI menyampaikan informasi terkait dengan Pertumbuhan pendapatan negara pada akhir Juli 2021 masih terjaga, didorong oleh peningkatan penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, serta PNBP.

Infografik sumber dari Direktorat Jenderal Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Hingga akhir Juli 2021, PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara tercatat mencapai Rp242,1 triliun.

Infografik sumber dari Direktorat Jenderal Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
  • Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Rp71.4 triliun.
  •  Pendapatan Kekayaan Negara dipisahkan Rp27.2 triliun.
  • Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp64.3 triliun.
  • Pendapatan PNBP lainnya Rp79.2 triliun.
Infografik sumber dari Direktorat Jenderal Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Kondisi PNBP terkini sampai dengan 31 Juli 2021 adalah;

Pendapatan SDA tumbuh 21.7 persen didukung oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (CPI), Harga batubara acuan dan harga komoditas (Emas, perak, tembaga, timah dan nikel).

Advertisement

Pendapatan KND turun 52.6 persen disebabkan turunya setoran deviden BUMN di Perbankan karena terdampak pandemi dan tidak ada setoran PNBP dan Sisa surplus BI.

Pendapatan BLU tumbuh 97.4 persen didukung oleh peningkatan pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, layanan pendidikan, dan jasa penyelenggaran telekomunikasi.

Pendapatan PNBP lainnya naik 31.2 persen. Didukung kenaikan pendapatan penjualan hasil tambang, premium obligasi negara, penempatan uang negara, serta layanan Kementerian lembaga konstribusinya dapat dilihat pada infografis yang ditampilkan.

Diketahui PNBP merupakan Uang yang dikumpulkan dari mana saja?

Berikut 10 Kementerian Lembaga (K/L) penyumbang terbesar PNBP Lainnya

  1. Kementerian Kesehatan Rp 0.4 triliun.
  2. Kementerian Tenaga Kerja Rp 0.6 triliun.
  3. Kementerian Agraria & Tataruang Rp 1.1 triliun.
  4. Kementerian Agama Rp 1.5 triliun
  5. Kementerian Pertahanan Rp 1.5 triliun.
  6. Kementerian Hukum & HAM Rp 1.8 triliun.
  7. Kepolisian (Polri) Rp 4.7 triliun.
  8. Kementerian Kominfo Rp 6.3 triliun.
  9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 3.0 triliun.
  10. Kementerian Perhubungan Rp 3.8 triliun. (rdk).

Advertisement