LEGIONNEWS.COM – RUBRIK, Di tengah komitmen besar Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai investasi fundamental dan kunci masa depan bangsa, sebuah kegaduhan luar biasa justru meledak di Sulawesi Selatan.
Disaat pemerintah pusat gencar membangun pendidikan dengan Program Revitalisasi Sekolah, “Sekolah Rakyat” untuk memutus rantai kemiskinan dan mendirikan SMA Garuda berstandar internasional, dunia pendidikan di Sulsel justru mengalami guncangan birokrasi yang mengundang tanda tanya besar. Sebanyak 326 Kepala Sekolah SMA dan SMK negeri dilaporkan mengundurkan diri secara massal, sebuah anomali yang tidak pernah terjadi di belahan mana pun di Indonesia.
Mundurnya para komandan pendidik ini terjadi dalam dua gelombang sistematis: 128 orang pada tahap pertama dan 198 orang pada tahap kedua. Pemicu yang mencuat ke publik adalah hasil evaluasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, terdapat aroma kejanggalan yang sangat akut; Ketua Komisi E DPRD Sulsel menegaskan bahwa temuan administratif tersebut sejatinya telah ditindaklanjuti dengan pengembalian dana, sehingga persoalan dianggap selesai. Lebih jauh, Dinas Pendidikan sendiri mengakui tidak ada indikasi penggelapan dana dalam kasus ini.
Publik pun mulai mencium adanya pola tekanan yang mencederai marwah para komandan pendidik ini. Fenomena ini diduga bukan sekadar pengunduran diri sukarela, melainkan sebuah aksi penolakan kolektif terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap mencederai integritas profesi mereka. Tuduhan adanya “perintah” untuk mengundurkan diri menguatkan dugaan bahwa para kepala sekolah dijadikan martir dalam intrik birokrasi lokal.
Ironisnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah tampak gagal menyelaraskan ritme kepemimpinannya dengan visi Presiden. Alih-alih memberikan stabilitas, Gubernur justru mereduksi nilai jabatan tersebut dengan menyebutnya sebagai “tugas tambahan” yang lazim diganti kapan saja. Sikap ini sangat kontradiktif dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta para kepala sekolah untuk melaksanakan tugas dengan disiplin, ketelitian, dan tanggung jawab penuh demi generasi unggul.
Kekisruhan ini tidak boleh dibiarkan menghambat agenda nasional. Solusi mendesak adalah intervensi total dari pemerintah pusat. Inspektorat Kemendagri, Inspektorat Kemendikdasmen, dan BPK harus segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh serta audit investigatif dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Langkah ini penting untuk membongkar kebenaran di balik “mundur berjamaah” ini: apakah ini murni evaluasi kinerja, ataukah sebuah upaya pembungkaman terhadap integritas pendidikan demi kepentingan segelintir elite di daerah. Publik berharap agar program mulia Presiden Prabowo tidak disabotase di daerah ini dan jangan biarkan masa depan anak bangsa di Sulawesi Selatan dikorbankan oleh manajemen birokrasi yang carut-marut. (LN)
