Politisi dan Wataknya

351
Keterangan Foto: Penulis pada era Reformasi 1998.
Keterangan Foto: Penulis pada era Reformasi 1998.
Advertisement

Oleh: Akbar Endra

OPINI, LEGION NEWS.COM – Memilih pasangan hidup dan memilih pemimpin, memiliki kesamaan, yaitu sama ribetnya. Banyak orang menjadikan harta, penampilan atau bahkan status sosial ditambah popularitas sebagai alasan memilih. Padahal yang lebih penting dari itu adalah karakter atau sifat-sifat yang dimiliki pasangan atau pemimpin yang didambakan.

Nah. Bicara soal memilih pemimpin, karakter menjadi sangat penting sebelum memantapkan hati: memperjuangkannya dengan sentuhan-sentuhan yang indah. Karena kalau memilih berdasarkan karakter atau watak, maka kita akan memasuki tuntutan nurani, semacam anggukan universal atau emotional relationship.

Di politik, haruslah merasa nyaman dalam menentukan sikap. Ini adalah pilihan, sehingga salah memilih berarti terjerumus dalam lembah penyesalan. Salah dalam pilihan politik, tak hanya berdampak bagi diri sendiri, tapi juga bagi masa depan yang menjadi cita-cita bersama.

Advertisement

Saya telah mengarungi persilatan politik, lebih dari satu dasawarsa lamanya. Meski basic saya bukan di politik, ketika memasuki ruang-ruang politik, pikiran masih polos dan lugu, di hadapan para elit politik yang selalu ramah dan baik–atau paling tidak–berpura-pura baik.

Politik mengajarkan saya tentang manusia dan wataknya. Dan saya merasa tidak punya bakat dalam berpolitik? Atau bisa jadi, cara saya tidak cocok dengan cara lazimnya banyak politikus di negeri ini. Saya terlalu polos dalam memperjuangkan cita-cita politik. Saya percaya, politik elektoral harus berangkat dari watak yang cair, memahami keinginan publik dan bekerja untuk memenuhi harapan. Politik bukan semata-mata uang.

Tapi, dalam kenyataannya: politik tidak seperti itu. Orang harus pamer kemapanan, harus mengandalkan uang. Tanpa itu, kita hanya jadi jongos politik! Karena saya tak punya uang dan saya juga tak ingin jadi jongos politik, maka saya menyimpulkan: tidak berbakat berpolitik di era tak berakal.

Dalam sebuah diskusi dengan anak kuliahan, mereka meminta saya berhenti berpolitik. Mereka muak dengan prilaku sejumlah elit politik, mengais biaya politik dari sumber yang tak wajar. Sungguh, anak kuliahan ini, memiliki pandangan kebangsaan yang berbeda dengan cara pandang politisi sisa-sisa Orde Baru–yang masih eksis hingga hari ini.

Karakter Politisi

Baik dan buruknya suatu kekuasaan, ditentukan oleh karakter penguasanya, bukan oleh rakyat yang memilihnya. Baik dan buruknya watak politisi, bisa dipoles oleh wartawan dan tim medianya yang kaya dengan diksi jurnalistik.

Awal abad milinium, paradigma politik di dunia ketiga bergeser. Politik pencitraan menjadi sangat penting. Politisi tanpa citra yang baik, tak bisa diharap menghasillkan elektoral. Sementara sistim politik di abad milenium telah berubah: dari sistim tertutup menjadi sistim elektoral, proporsional terbuka.

Dengan berubahnya sistim ini, otomatis strategi personal politisi harus menyesuaikan dengan sistim yang demokratis ini. Pertama, politisi harus membangun citra positif kepada publik. Political branding menjadi grand design strategi untuk mendapatkan popularitas dan elektabilitas.

Strategi politik yang paling efektif dan efisien yakni branding dengan memanfaatkan media berbasis internet, seperti media sosial. Political branding adalah cara untuk membangun citra positif agar dikenal publik. Politisi harus berupaya membangun citra positif, menghimpun kekuatan (popularitas), kepercayaan dan dukungan publik.

Kedua, popularitas yang dimiliki politisi, menjadi modal utama mendapatkan kepercayaan publik. Di sinilah diperlukan watak atau karakter politisi yang original, tidak dibuat-buat sebagai karakter pemimpin. Bisa membangun emotional relationship, yaitu memposisikan masyarakat bukan sebagai pemilih semata, tetapi sebagai rekan berpolitik.

Banyak politisi yang gagal merawat emotional relationship, karena salah memposisikan masyarakat dalam paradigma politiknya, cenderung menggunakan strategi instan: siapkan money politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Money politik menjadi strategi utamanya.

Dengan demikian, popularitas dan elektoral tidak lagi berbanding lurus, anomali, elektabilitas lebih tinggi dibanding popularitas. Sistim money politik, menjadi trend politik karena dianggap sangat efektif mendulang suara rakyat. Akhirnya, sistim demokrasi yang elegan tercederai dengan maraknya politik uang.

Ketiga, politisi tanpa citra. Praktik money politik yang efektif meraup elektabilitas yang melampaui popularitas itu, tidak membutuhkan lagi citra yang positif. Simbol materialistis: bermewah-mewah, berduit dan royal menjadi strategi baru dalam praktik-praktik politik dewasa ini.

Banyak politisi terjebak dengan praktik money politik ini. Bahkan, politisi instan bermunculan bak jamur di musim hujan. Setiap Pemilu, berbagai latar belakang, terjun berpolitik dan menjadi Calon Legislatif maupun calon di Pilkada. Mereka rata-rata mengandalkan kekuatan uang untuk mendapatkan suara rakyat di Pemilu atau di Pilkada.

Sungguh. Money politic adalah bentuk kejahatan, sebab sama dengan penyuapan. Yang menjadi ssaran “suap” dalam praktik money politik di Pemilu adalah rakyat. Bahkan, dalam ajang suksesi, praktik money politik, bisa juga ditujukan kepada petinggi partai untuk mendapatkan dukungan politik.

Dengan menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilik suara atau penentu kebijakan, adalah persoalan baru yang timbul di era demokratisasi. Dampak dari maraknya praktik money politik ini, banyak pemimpin terpaksa kariernya berhenti di tengah jalan karena dicokok KPK.

Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pernah menyebut, salah satu penyebab banyaknya politisi yang terlibat korupsi karena mereka melakukan praktik money politik untuk mendapatkan dukungan partai atau dipilih di saat Pilkada. Lebih 50 persen kepala daerah di seluruh negeri, pernah terlibat kasus korupsi, sebahagian besar sudah ditangkap dan dibina di Lembaga Pemasyararakat (Sukamiskin), sebahagian masih menjalani proses hukum di KPK.

Sekarang, yang menjadi trend, hak politik narapidana korupsi juga dicabut untuk batas waktu tertentu. Tujuannya adalah menimbulkan efek jera, agar politisi meninggalkan cara-cara politik uang.

Pengaruh politik yang diraih dengan uang, hasilnya semu. Karakter kepemimpinan yang ditojolkan adalah kemewahan dan kerakusan. Firli juga menyebut bahwa politisi yang bermewah-mewah adalah politisi tamak.

Politisi Tamak

Sifat glamoristik yang menonjolkan gaya hidup ‘hedon’ dan gemar menonjolkan kemewahannya, menurut Firli Bahuri, hanya dilakukan oleh politisi atau pejabat publik yang tidak memiliki kebijaksanaan sehingga cenderung tergerak mengikuti hawa nafsu dan rasa tamak.

Tamak atau ketamakan, dalam pandangan Ketua KPK itu, dapat mengamputasi nilai-nilai kemanusiaan seorang manusia, merubah tabiat serta perilakunya menjadi rakus layaknya se-ekor tikus, tidak pernah puas karena selalu merasa kurang dengan apa yang sudah diperoleh atau dimilikinya.

Rasa tamak dipandang sebagai pemicu utama seseorang untuk berperilaku koruptif, sehingga berani melakukan tindak pidana korupsi yang dampak destruktifnya, bukan hanya merugikan keuangan atau perekonomian semata, namun juga dapat menghancurkan tujuan bernegara suatu bangsa.

Menimbang pernyataan Firli Bahuri itu, saya teringat ucapan Koordinator Forum Anti Korupsi (FAK) Sulawesi, Ahmad Mabbarani. Dia menganggap korupsi memiliki daya rusak lebih besar dibanding masalah perselingkuhan pejabat atau politisi. Bahkan, lebih radikal lagi, Mabbarani menilai, selingkuh hanya menjadi persoalan moral pribadi yang tidak berefek pada kondisi bangsa dan negara.

Mabbarani mengampanyekan betapa pentingnya dilakukan rekruitmen politik dengan menimbang prilaku politisi yang beritegritas, sederhana dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Secara teroritik, Mabbarani menganggap gaya hidup sederhana bisa mencegah seseorang dari perbuatan korupsi karena kebutuhan hidupnya tidak mewah.

Pendapat Firli dan Mabbarani, memang kontradiktif dengan budaya politik yang berkembang di era demokrasi saat ini. Kekuasaan politik, sudah dipandang bukan lagi sebagai ladang pengabdian, tapi sebuah kemegahan yang menuntut hadirnya kemewahan dan gemerincingnya benda-benda materi di sekitar penguasa atau pejabat.

Mengubah budaya politik demikian, tak semudah membalik telapak tangan. Seperti disebutkan sebelumnya, secanggih apapun sistim politik, jika watak manusianya tidak berubah, mustahil akan hadir kepemimpinan yang sederhana dan jauh dari prilaku korupsi.

Begitulah. Akhirnya menjadi penting dilakukan semua partai politik, adalah mengubah sistim rekruitmen politiknya. Karena, membangun watak politisi harus dimulai dari rekruitmen politik di partai politik, wajib mendidik kadernya agar jadi politisi yang sederhana dan beritegritas. Wallahu’alam.

Advertisement