“Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi.”
Oleh: Baharuddin Hafid, Akademisi Universitas Megarezky Makassar
LEGIONNEWS.COM – OPINI, Ada satu pertanyaan yang mulai layak diajukan di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia hari ini: apakah berbagai kegaduhan yang mengitari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semata-mata merupakan konsekuensi dari gaya komunikasi kekuasaan yang kontroversial, atau terdapat kekuatan politik tertentu yang secara sistematis sedang membangun situasi untuk melemahkan dan menjatuhkan legitimasi Presiden?
Pertanyaan ini tentu tidak boleh dijawab secara serampangan.
Dalam politik, kecurigaan bukanlah fakta. Tetapi kecurigaan juga tidak selalu harus dibuang sebagai paranoia. Ia dapat menjadi pintu masuk untuk membaca pola, terutama ketika sejumlah peristiwa yang tampaknya berdiri sendiri mulai memperlihatkan hubungan, momentum dan arah yang serupa.
Di sinilah politik menjadi menarik: yang harus dibaca bukan hanya peristiwa, tetapi pola di balik peristiwa.
Ketika Presiden Seolah Menjadi Musuh bagi Narasinya Sendiri
Belakangan, sejumlah pidato Presiden Prabowo menuai kritik karena dianggap terlalu retoris, defensif, bahkan pada beberapa bagian dinilai tidak sejalan dengan ekspektasi publik. Kritik terhadap gaya komunikasi Presiden bukan sesuatu yang baru. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, misalnya, pernah menilai bahwa gaya pidato Prabowo yang bernada mengejek atau menantang justru dapat menutupi capaian pemerintah dan merusak citra pemerintahan.
Pada saat yang sama, pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus 2026 juga mendapatkan kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai terdapat jarak antara narasi keberhasilan pemerintah dengan persoalan yang terjadi di lapangan.
Tetapi ada fakta lain yang tidak boleh diabaikan.
Pidato yang sama juga memuat berbagai indikator capaian pemerintah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, pangan, energi, hilirisasi, program sosial hingga restrukturisasi BUMN. Bahkan pemerintah mengklaim restrukturisasi BUMN menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.
Artinya, persoalannya bukan sekadar apakah pemerintah bekerja atau tidak.
Persoalannya adalah siapa yang mengendalikan narasi tentang pekerjaan pemerintah tersebut.
berada terlalu dekat dengan pusat kekuasaan.
Mengapa?
Karena orang luar hanya bisa menyerang dari luar.
Orang dalam dapat memengaruhi:
- Informasi yang sampai kepada Presiden;
- Cara Presiden memahami persoalan;
- Siapa yang bertemu dengan Presiden;
- Siapa yang tidak bertemu;
- Kapan sebuah informasi diberikan;
- Bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan;
- Bagaimana sebuah pidato disiapkan;
- Serta bagaimana keputusan Presiden dikomunikasikan kepada publik.
Karena itu, jika terdapat kebijakan atau pernyataan Presiden yang dianggap tidak masuk akal, pertanyaan politik yang sehat bukan hanya:
“Mengapa Presiden mengatakan itu?”
Tetapi juga:
“Siapa yang menyiapkan informasi yang menjadi dasar pernyataan itu?”
Dan pertanyaan berikutnya:
“Siapa yang memperoleh keuntungan politik ketika pernyataan tersebut menjadi kontroversi?”
Inilah pertanyaan yang lebih serius.
Jangan Terjebak Teori Konspirasi, tetapi Jangan Juga Naif terhadap Konspirasi Politik
Politik Indonesia memiliki sejarah panjang tentang operasi kekuasaan, konflik elite, perang intelijen politik, propaganda, pembentukan opini dan pertarungan kepentingan.
Karena itu, membicarakan kemungkinan adanya operasi politik bukan sesuatu yang otomatis menjadi teori konspirasi.
Tetapi kita juga harus berhati-hati.
Tidak setiap kegagalan pemerintah adalah sabotase. Tidak setiap kontroversi adalah operasi. Tidak setiap kritik adalah bagian dari agenda menjatuhkan Presiden.
Bisa saja masalahnya jauh lebih sederhana: komunikasi politik yang buruk, koordinasi antarlembaga yang lemah, pembantu Presiden yang tidak kompeten, atau keputusan yang memang keliru.
Justru karena itu diperlukan parameter yang lebih objektif.
Jika beberapa kejadian berbeda secara konsisten menghasilkan satu efek yang sama yakni menurunkan kepercayaan publik terhadap Presiden maka pola tersebut layak diteliti.
Bukan langsung dituduh.
Diteliti.
Gejala yang Harus Dibaca
Ada setidaknya lima gejala yang patut diperhatikan.
Pertama, ketidaksinkronan komunikasi antara Presiden dan pembantu-pembantunya.
Kedua, munculnya pernyataan pejabat yang justru memperbesar masalah yang sedang dihadapi pemerintah. Kritik terhadap pola komunikasi pejabat pemerintah semacam ini juga pernah disampaikan pengamat yang mendorong Presiden mengevaluasi jajaran pejabat dan tenaga ahli di lingkungan kepresidenan.
Ketiga, terjadinya pengulangan kontroversi yang seolah tidak pernah selesai.
Keempat, terbentuknya persepsi publik bahwa setiap persoalan nasional bermuara kepada Presiden.
Kelima, dan ini yang paling penting, apabila terdapat pihak-pihak yang secara konsisten memperoleh keuntungan politik dari setiap kegaduhan tersebut.
Kalau kelima gejala ini terjadi secara berulang, maka negara membutuhkan evaluasi serius terhadap mesin komunikasi dan pengambilan keputusan di sekitar Presiden.
Sebab mungkin persoalannya bukan Presiden semata.
Bisa jadi persoalannya adalah sistem yang bekerja di sekeliling Presiden.
Presiden Harus Mewaspadai “Lingkaran Dalam”
Seorang Presiden dapat dikalahkan bukan karena lawannya lebih kuat, tetapi karena lingkaran dalamnya gagal membaca perubahan lingkungan politik.
Dalam teori elite, kekuasaan selalu melahirkan kelompok-kelompok yang memiliki akses berbeda terhadap pusat keputusan.
Di sekitar kekuasaan selalu ada orang yang loyal kepada Presiden.
Tetapi ada pula orang yang loyal kepada kepentingan.
Keduanya tidak selalu sama.
Orang yang loyal kepada Presiden akan mengatakan:
“Pak, keputusan ini berisiko. Sebaiknya jangan dilakukan.”
Sementara orang yang hanya ingin menyenangkan penguasa akan mengatakan:
“Pak, semuanya aman.”
Perbedaannya tampak kecil.
Tetapi akibatnya bisa sangat besar.
Presiden membutuhkan orang yang berani mengatakan kebenaran, bukan orang yang selalu mengatakan apa yang ingin didengar Presiden.
Prabowo Tidak Boleh Terjebak dalam “Echo Chamber”
Ancaman terbesar bagi Presiden bukan hanya demonstrasi.
Bukan hanya kritik media.
Bukan pula oposisi politik.
Ancaman yang jauh lebih berbahaya adalah echo chamber—ketika Presiden hanya mendengar suara yang berasal dari lingkarannya sendiri.
Ketika semua laporan dibuat seolah-olah baik.
Ketika semua kritik dianggap sebagai serangan.
Ketika semua kegagalan dianggap sebagai sabotase.
Dan ketika semua orang yang berbeda pandangan dianggap musuh.
Dalam kondisi seperti itu, seorang pemimpin perlahan kehilangan kemampuan membaca realitas.
Padahal politik tidak pernah mengenal realitas tunggal.
Presiden harus mendengar istana, tetapi juga harus mendengar masyarakat.
Harus mendengar menteri, tetapi juga harus mendengar akademisi.
Harus mendengar partai politik, tetapi juga harus mendengar mahasiswa.
Harus mendengar aparat, tetapi juga harus mendengar rakyat yang merasakan langsung kebijakan pemerintah.
Ada Operasi Menjatuhkan Prabowo?
Jawabannya hari ini belum bisa dipastikan.
Belum tersedia bukti publik yang cukup untuk mengatakan bahwa terdapat satu kelompok tertentu yang secara sistematis mengendalikan seluruh rangkaian peristiwa untuk menjatuhkan Presiden Prabowo.
Tetapi mengatakan “tidak ada” juga terlalu dini.
Yang tersedia saat ini adalah sejumlah gejala: kontroversi komunikasi, kritik terhadap sejumlah kebijakan, ketidaksinkronan pernyataan pejabat, serta dinamika sosial-politik yang semakin keras.
Bahkan terdapat kontras dalam persepsi publik. Satu survei yang diberitakan ANTARA pada Agustus 2026 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden mencapai 79,3 persen, sementara dinamika politik dan kritik di ruang publik tetap berlangsung keras.
Kontradiksi ini justru menarik.
Artinya, Prabowo belum kehilangan legitimasi publik secara otomatis.
Karena itu, jika ada kekuatan politik yang ingin melemahkannya, mereka masih harus bekerja keras untuk mengubah keberhasilan elektoral dan tingkat penerimaan publik menjadi ketidakpercayaan.
Dan cara paling efektif untuk melakukannya bukan menyerang Prabowo setiap hari.
Melainkan membuat Prabowo terlihat gagal dengan sendirinya.
Jangan Sampai Presiden Dijatuhkan oleh Orang yang Seharusnya Membantunya
Inilah paradoks kekuasaan.
Seorang Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar, tetapi semakin besar
kekuasaan, semakin bergantung pula ia kepada informasi dari orang-orang di sekelilingnya.
Karena itu Presiden Prabowo perlu melakukan satu hal yang sederhana tetapi sangat penting:
audit politik terhadap lingkaran kekuasaannya sendiri.
Bukan hanya audit anggaran.
Bukan hanya audit kinerja kementerian.
Tetapi audit terhadap:
siapa yang memberikan informasi, siapa yang merancang komunikasi, siapa yang menyusun pidato, siapa yang menerjemahkan kebijakan kepada publik, siapa yang terus-menerus membuat kegaduhan, dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari kegaduhan tersebut.
Sebab mungkin saja masalah terbesar bukan berada di luar pagar Istana.
Mungkin masalahnya justru berada di dalam pagar itu sendiri.
Dan kalau benar demikian, Presiden tidak sedang menghadapi musuh yang ingin menggulingkannya.
Ia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya:
orang-orang yang secara formal bekerja untuknya, tetapi secara politik justru membuatnya kehilangan legitimasi.
Pada akhirnya, sejarah akan menguji pemerintahan Prabowo bukan hanya dari seberapa banyak program yang berhasil dijalankan, tetapi dari kemampuannya membedakan kritik dengan sabotase, oposisi dengan konspirasi, loyalitas dengan kepatuhan buta, serta orang yang membantu Presiden dengan orang yang hanya ingin terlihat membantu Presiden.
Karena dalam politik kekuasaan, musuh di luar istana mudah dikenali.
Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika seseorang berada di dalam lingkaran kekuasaan, memegang akses kepada Presiden, tetapi diam-diam membiarkan Presiden berjalan menuju jurang politiknya sendiri.
Sebelum menjadi pembicara utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan jamuan santap siang sekaligus pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, Rusia, pada Kamis, 3 September 2026.
Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan dan kerja sama bilateral di berbagai bidang, mulai dari perminyakan, energi, perikanan, pertanian, ekonomi, pendidikan tinggi, hingga kosmonautika dan pertukaran teknologi. Presiden Vladimir Putin menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra kunci Rusia di kawasan Asia-Pasifik, dengan volume perdagangan kedua negara pada tahun lalu meningkat 12 persen.
Hubungan Indonesia dan Rusia telah terjalin selama lebih dari lima dasawarsa dan semakin erat setelah kedua negara meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis pada tahun lalu. Kerja sama ekonomi juga terus berkembang, termasuk melalui penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.
Sebagai negara yang sama-sama berada di kawasan Pasifik, Presiden Prabowo menekankan pentingnya konektivitas dan kerja sama maritim. Indonesia dan Rusia terus memperkuat kemitraan strategis untuk membuka lebih banyak peluang dan manfaat bagi masyarakat kedua negara.
