Penguatan Danantara sebagai Super Holding, Laba BUMN Perlu Kembali Memperkuat APBN melalui PNBP
Oleh: Syafrudin Budiman, S.IP
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG)
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan sebagian keuntungan yang dihasilkan Danantara sebagai cadangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan gagasan strategis yang patut didukung.
Sebagaimana diberitakan media online bisnis pada Selasa, 11 Agustus 2026, Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sedang mengkaji kemungkinan sebagian keuntungan Danantara dikembalikan untuk memperkuat APBN.
Menurut Purbaya, Danantara juga menghasilkan keuntungan dan Presiden merencanakan sebagian keuntungan tersebut sebagai cadangan untuk APBN. Namun, ia menegaskan bahwa gagasan itu masih dalam tahap pembicaraan dengan Danantara dan belum menjadi kebijakan final.
Menurut saya, gagasan Presiden Prabowo tersebut merupakan arah kebijakan yang logis dalam membangun keseimbangan antara fungsi investasi Danantara sebagai sovereign wealth fund dengan kebutuhan negara menjaga kapasitas fiskal melalui APBN.
Laba Danantara Jangan Hanya Berputar di Ekosistem Investasi
Pembentukan Danantara merupakan salah satu terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengubah cara negara mengelola aset dan perusahaan BUMN.
Danantara tidak semata-mata harus dilihat sebagai lembaga yang menerima dan mengelola keuntungan BUMN untuk kemudian diinvestasikan kembali. Danantara harus berkembang sebagai super holding nasional yang mampu meningkatkan nilai aset negara, mempercepat profitabilitas perusahaan, melakukan konsolidasi usaha dan menghasilkan sumber penerimaan negara yang berkelanjutan.
Karena itu, jika Danantara berhasil meningkatkan keuntungan portofolio BUMN, maka secara prinsip ekonomi negara sangat wajar apabila sebagian keuntungan tersebut memberikan kontribusi kembali kepada APBN.
Skema tersebut dapat ditempatkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), sepanjang memiliki landasan hukum dan mekanisme penganggaran yang jelas.
Ini bukan berarti Danantara dikembalikan menjadi sekadar “mesin dividen” APBN. Justru sebaliknya, Danantara harus tetap memiliki ruang untuk melakukan reinvestasi, ekspansi, restrukturisasi dan penciptaan nilai. Sebagian laba untuk APBN dan sebagian lainnya untuk pengembangan aset merupakan keseimbangan yang sehat.
Penguatan APBN Melalui PNBP
Kebijakan ini menjadi semakin relevan karena APBN membutuhkan sumber penerimaan yang kuat, berkelanjutan dan tidak hanya bertumpu pada perpajakan.
Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp455 triliun. Kebijakan pemerintah sendiri telah menempatkan optimalisasi sumber daya alam, reformasi aset negara dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara sebagai bagian dari strategi penguatan PNBP.
Sementara itu, hingga semester I 2026, PNBP telah mencapai Rp271 triliun atau 46,3 persen dari target APBN dan tumbuh 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa PNBP mempunyai ruang strategis untuk terus diperkuat.
Masuknya sebagian keuntungan Danantara ke dalam APBN melalui PNBP dapat menjadi sumber penerimaan baru yang berasal dari optimalisasi aset negara, bukan semata-mata dari peningkatan pajak masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, ini penting. Aset negara yang dikelola secara profesional harus memberikan manfaat kembali kepada negara dan rakyat.
Teori Efektivitas Keuangan Negara
Dalam teori efektivitas keuangan publik, pengelolaan keuangan negara tidak hanya dinilai dari besarnya penerimaan, tetapi dari kemampuan pemerintah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan.
Artinya, apabila aset negara menghasilkan keuntungan lebih besar setelah dikelola melalui sebuah super holding, maka peningkatan keuntungan tersebut harus memberikan dampak terhadap kapasitas fiskal negara.
Di sinilah Danantara mempunyai posisi strategis. Danantara harus mampu mengubah paradigma dari:
aset negara → perusahaan BUMN → dividen menjadi: aset negara → konsolidasi dan transformasi → peningkatan produktivitas → peningkatan profit → reinvestasi → kontribusi APBN → kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari berapa banyak aset yang dikelola, tetapi dari berapa besar nilai tambah yang berhasil diciptakan dari aset tersebut.
Percepatan Profit Perusahaan BUMN
Danantara juga harus menggunakan pendekatan korporasi yang agresif tetapi tetap prudent untuk mempercepat keuntungan perusahaan negara.
Dalam satu tahun pertama, Danantara telah memulai sejumlah langkah fundamental berupa restrukturisasi bisnis dan keuangan, streamlining serta konsolidasi portofolio, pengembangan sektor strategis, hingga opsi likuidasi, merger dan divestasi terhadap entitas yang tidak lagi menjadi prioritas.
Danantara juga melaporkan berbagai inisiatif hilirisasi lintas sektor dengan potensi nilai investasi sekitar US$26 miliar, termasuk pengolahan alumina dan bauksit, bioavtur, bioethanol, industri ayam terintegrasi dan pengolahan garam industri.
Ini menunjukkan bahwa Danantara mulai bergerak dari sekadar pengelolaan kepemilikan menuju penciptaan nilai ekonomi baru.
Apa Saja Terobosan Strategis Danantara sebagai Super Holding? Ada sejumlah agenda yang menurut saya harus terus diperkuat Danantara.
Pertama, konsolidasi BUMN.
Perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis serupa harus dikonsolidasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih, perang pasar internal dan pemborosan biaya.
Kedua, restrukturisasi BUMN yang tidak produktif.
BUMN yang memiliki persoalan keuangan dan tata kelola harus mendapatkan restrukturisasi yang terukur. Perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek harus berani dilikuidasi, digabung atau didivestasi berdasarkan kajian profesional.
Ketiga, optimalisasi aset.
Aset negara yang selama ini kurang produktif harus diubah menjadi sumber pendapatan baru melalui monetisasi, pengembangan kawasan, kerja sama strategis maupun investasi baru.
Keempat, hilirisasi.
Danantara harus mendorong BUMN tidak berhenti sebagai produsen komoditas mentah, tetapi masuk ke industri pengolahan dengan nilai tambah lebih tinggi.
Kelima, transformasi digital.
Danantara telah mendorong orkestrasi transformasi digital di ekosistem BUMN agar efisiensi, integrasi data dan produktivitas meningkat. Pada Mei 2026, Danantara menyelenggarakan koordinasi transformasi digital yang melibatkan sekitar 60 perusahaan holding utama BUMN.
Keenam, memperkuat governance dan manajemen risiko.
Danantara melakukan pengkajian terhadap kebijakan akuntansi, kualitas pencatatan aset, tata kelola dan manajemen risiko sebagai bagian dari governance reset BUMN.
Ketujuh, membangun investasi jangka panjang.
Danantara harus mengembangkan portofolio investasi yang menghasilkan return optimal dengan tetap memperhatikan risiko, kepentingan strategis nasional dan kesinambungan fiskal.
Teori Keseimbangan Keuangan Negara
Gagasan sebagian laba Danantara masuk APBN juga dapat dilihat melalui teori keseimbangan keuangan negara.
Negara membutuhkan keseimbangan antara tiga kepentingan besar: investasi, penerimaan dan belanja pembangunan.
Jika seluruh laba Danantara digunakan kembali untuk investasi, negara memang memperoleh potensi pertumbuhan aset dalam jangka panjang. Namun APBN juga membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan, ketahanan pangan, energi dan berbagai program prioritas nasional.
Sebaliknya, apabila seluruh laba Danantara ditarik ke APBN, kemampuan sovereign wealth fund untuk melakukan investasi jangka panjang dapat melemah. Karena itu, solusi terbaik adalah profit sharing yang proporsional.
Sebagian keuntungan digunakan sebagai modal pengembangan dan reinvestasi Danantara, sementara sebagian lainnya disetorkan kepada negara sebagai PNBP.
Dengan formula seperti itu, Danantara tetap tumbuh sebagai sovereign wealth fund, sementara APBN mendapatkan tambahan kekuatan fiskal.
Memperkuat Postur APBN
Saya melihat momentum pembahasan ini sangat strategis menjelang penguatan postur APBN Tahun Anggaran 2026/2027 dan agenda fiskal pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.
APBN bukan hanya instrumen penerimaan dan belanja. APBN adalah alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan.
Hingga Juni 2026, pemerintah mencatat defisit APBN sebesar 0,76 persen terhadap PDB dengan keseimbangan primer masih surplus Rp85,1 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan fondasi fiskal yang relatif terjaga.
Tambahan penerimaan dari laba Danantara akan semakin memperkuat ruang fiskal apabila dikelola secara hati-hati.
Namun, mekanismenya harus transparan. Jangan sampai setoran laba justru mengurangi kemampuan Danantara melakukan investasi yang menghasilkan keuntungan lebih besar di masa depan.
Satu Tahun Danantara: Fondasi Sudah Dibangun
Memasuki satu tahun perjalanan, Danantara layak diberikan apresiasi karena telah membangun fondasi kelembagaan baru dalam pengelolaan aset negara.
Danantara sendiri menempatkan tahun pertama sebagai fase pembangunan fondasi, penguatan tata kelola dan dimulainya berbagai inisiatif strategis untuk menciptakan nilai jangka panjang. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa capaian tahun pertama merupakan awal dan Danantara harus terus memperkuat tata kelola serta meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara.
Ini berarti evaluasi satu tahun Danantara tidak boleh hanya menggunakan ukuran keuntungan jangka pendek.
Evaluasi harus melihat setidaknya lima indikator:
Pertama, peningkatan nilai aset negara.
Kedua, peningkatan profitabilitas BUMN.
Ketiga, efisiensi dan pengurangan biaya akibat konsolidasi.
Keempat, kualitas tata kelola, transparansi dan manajemen risiko.
Kelima, kontribusi nyata terhadap perekonomian dan APBN.
Evaluasi Kinerja Danantara Harus Terukur
Menurut saya, setelah satu tahun beroperasi, Danantara memasuki fase kedua: dari building foundation menuju value creation.
Tahun pertama adalah membangun fondasi. Tahun berikutnya harus menjadi periode pembuktian.
Danantara harus mampu menunjukkan bahwa super holding bukan sekadar perubahan struktur kepemilikan BUMN, tetapi benar-benar menghasilkan transformasi korporasi.
BUMN harus semakin sehat, efisien, kompetitif dan menguntungkan. Aset negara harus semakin produktif. Investasi harus menghasilkan return.
Dan pada akhirnya, rakyat harus mendapatkan manfaat melalui pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan semakin kuatnya kemampuan APBN membiayai pembangunan.
Karena itu, gagasan Presiden Prabowo yang disampaikan melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan APBN patut didukung.
Danantara tidak boleh hanya menjadi tempat berputarnya laba BUMN. Danantara harus menjadi mesin penciptaan nilai ekonomi nasional.
Sebagian keuntungan untuk reinvestasi Danantara, sebagian untuk memperkuat APBN melalui PNBP. Inilah keseimbangan yang diperlukan.
Dengan tata kelola yang kuat, formula pembagian keuntungan yang tepat, pengawasan publik dan DPR yang memadai, serta kinerja korporasi yang terus meningkat, Danantara dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo: membangun Indonesia yang mandiri, kuat secara ekonomi dan berdaulat dalam mengelola kekayaan negaranya.
Danantara harus tumbuh, BUMN harus untung, APBN harus kuat, dan rakyat harus mendapatkan manfaat. (*)
