LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Klaim bahwa Munafri Arifuddin atau Appi memiliki jaringan politik yang mengakar di Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu diuji secara objektif dalam politik.
Hal itu disampaikan Illank Radjab, S.H., Ketua Umum BARAK 145 Sulawesi Selatan dalam keterangannya. Ia mengatakan jejaring tidak cukup didefinisikan melalui narasi, kedekatan, atau klaim loyalis.
Kata Ketua BARAK 145 itu, Jejaring politik harus dapat dibaca melalui jejak pertarungan, kemampuan mengonsolidasikan kekuatan, dan hasil elektoral yang terukur.
“Politik itu bukan sekadar retorika tentang siapa yang punya jaringan paling mengakar. Politik adalah pertarungan. Karena itu, ukuran paling objektif adalah rekam jejak dalam kontestasi politik,” kata Illank Radjab, Selasa (6/10/2026).
Menurut Illank, pada level Sulawesi Selatan, kekuatan politik Appi secara mandiri masih sulit diukur. Belum tersedia parameter elektoral yang cukup untuk menyimpulkan seberapa jauh jaringan Appi bekerja di luar Kota Makassar.
“Kalau kita bicara jejaring Appi di Sulsel, pertanyaannya sederhana: apa alat ukurnya? Di mana basis elektoral yang bisa diverifikasi? Seberapa jauh jaringan itu mampu memenangkan pertarungan di luar Makassar? Kalau belum ada indikatornya, maka menyebutnya sebagai jaringan yang mengakar di Sulsel masih merupakan sebuah klaim, bukan kesimpulan politik,” ujarnya.
Illank kemudian mengajak melihat rekam jejak Appi melalui arena yang paling konkret, yakni Pilwalkot Makassar.
Dalam Pilwalkot 2018, Appi yang berpasangan dengan Andi Rachmatika Dewi (Cicu) menghadapi situasi sebagai pasangan calon tunggal setelah pasangan Danny Pomanto–Indira Mulyasari tidak dapat melanjutkan pencalonan. Namun, Appi-Cicu justru kalah dari kotak kosong.
Hasil resmi menunjukkan Appi-Cicu memperoleh 264.245 suara, sedangkan kotak kosong memperoleh 300.795 suara. Selisihnya mencapai 36.550 suara atau sekitar 6,46 persen.
“Ini fakta elektoral yang tidak bisa dihapus dari sejarah politik Appi. Bahkan ketika hanya berhadapan dengan kotak kosong, kekuatan elektoralnya belum mampu menghasilkan kemenangan,” kata Illank.
Pada Pilwalkot 2020, Appi kembali maju, kali ini berpasangan dengan Abdul Rahman Bando. Pertarungan berlangsung dengan empat pasangan calon dan Appi-Rahman kembali belum berhasil. KPU menetapkan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi sebagai pemenang dengan 218.908 suara atau 41,3 persen, sementara Appi-Rahman memperoleh 184.094 suara atau 34,7 persen.
“Jadi kalau dua episode pertarungan itu dijadikan data, kita belum bisa begitu saja mengatakan bahwa kekuatan Appi sudah teruji secara mandiri dan mengakar. Justru dua kontestasi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan politik personal harus terus diuji dalam pertarungan,” tegasnya.
Namun, Illank mengakui ada satu fakta penting yang justru menarik untuk dibaca secara objektif: ketika Appi berpasangan dengan Aliyah Mustika Ilham dan mendapatkan dukungan serta keterlibatan politik Ilham Arief Sirajuddin (IAS), konfigurasi politiknya berubah secara signifikan.
Pada Pilwalkot Makassar 2024, IAS bukan sekadar memberikan dukungan moral. Appi sendiri menunjuk IAS sebagai Ketua Tim Pemenangan. Appi menyebut pengalaman IAS sebagai mantan Wali Kota Makassar dua periode sangat membantu dalam merancang strategi pemenangan.
IAS juga turun langsung berkampanye dan mengonsolidasikan dukungan untuk Appi-Aliyah. Bahkan sebelumnya Appi secara terbuka menyebut IAS memiliki pengaruh di Makassar dan dukungan tersebut merupakan supporting yang sangat kuat bagi perjuangannya.
Hasil akhirnya, Appi-Aliyah menang dengan 319.112 suara atau 54,72 persen.
“Karena itu, justru muncul pertanyaan politik yang menarik: seberapa besar kemenangan Appi 2024 merupakan kekuatan personal Appi, dan seberapa besar merupakan hasil dari konfigurasi kekuatan politik yang dibangun bersama Aliyah dan jejaring IAS? Itu pertanyaan yang sah dalam membaca sebuah kemenangan,” kata Illank.
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan untuk mengecilkan kemenangan Appi-Aliyah. Sebaliknya, kemenangan itu harus ditempatkan secara proporsional dalam analisis politik.
“Jangan kita mengubah kemenangan sebuah pasangan menjadi mitologi tentang kekuatan personal satu orang. Politik itu kerja kolektif. Ada partai, ada pasangan calon, ada mesin politik, ada tokoh, ada jaringan sosial, dan ada pemilih. Semua punya kontribusi,” jelasnya.
Karena itu, Illank mempertanyakan narasi “Appi tanpa IAS” jika hendak digunakan untuk menggambarkan kekuatan politik baru di Sulawesi Selatan.
“Kalau hari ini kita ingin mengukur Appi tanpa IAS, maka ukurannya harus melalui pertarungan baru. Bukan melalui klaim jaringan. Silakan diuji dalam kontestasi berikutnya. Dari sana publik bisa melihat apakah jaringan itu benar-benar mengakar atau hanya kuat ketika berada dalam satu konfigurasi politik tertentu,” katanya.
Illank menegaskan, politik pada akhirnya memiliki mekanisme pembuktian yang sederhana: pemilih dan hasil pemilihan.
“Jejaring boleh diklaim mengakar. Loyalis boleh disebut besar. Tetapi pada hari pencoblosan, semua narasi itu harus berubah menjadi suara. Politik tidak mengenal klaim tanpa pembuktian elektoral,” pungkasnya.
Bagi Illank, keluar atau berpindahnya seorang tokoh dari sebuah partai juga tidak otomatis membuat seluruh jaringan politiknya ikut berpindah. Karena itu, kekuatan politik harus diuji kembali melalui kontestasi.
“Pada akhirnya, politik bukan soal siapa yang paling sering mengatakan dirinya kuat. Politik adalah soal siapa yang mampu membuktikan kekuatannya ketika pertarungan benar-benar dimulai,” tutupnya.
Hal itu disampaikan Ketua Umum BARAK 145 Sulawesi Selatan merespon pernyataan pihak yang mengaku pengamat politik Musjaya menilai, keputusan tersebut membuat Partai Golkar kehilangan salah satu figur yang selama ini memiliki rekam jejak politik cukup kuat di Kota Makassar.
Menurut Musjaya, terdapat sejumlah alasan yang membuat posisi Appi dinilai memiliki arti penting bagi Golkar.
Ia melanjutkan, salah satu capaian yang paling menonjol adalah keberhasilan Golkar Makassar memenangkan Pilkada Makassar dan mengantarkan Appi menjadi Wali Kota Makassar.
“Yang paling penting, beliau mampu membawa Golkar Makassar memenangkan Pilkada Makassar dan mengantarkan Pak Appi menjadi orang nomor satu di Makassar. Ini merupakan sesuatu yang sudah cukup lama diidamkan Partai Golkar,” jelasnya.
Selain rekam jejak elektoral, Musjaya juga menyoroti jaringan politik dan loyalis yang dimiliki Appi. Menurutnya, jaringan tersebut telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang dan memiliki basis di berbagai lapisan masyarakat Kota Makassar.
“Pak Appi memiliki jaringan politik dan loyalis yang besar serta mengakar di Kota Makassar.
Jaringan itu tentu tidak terbentuk dalam waktu singkat, tetapi melalui proses yang sudah dibangun sejak lama,” katanya.
Musjaya juga melihat posisi Appi sebagai Wali Kota Makassar memiliki konsekuensi politik tersendiri.
Makassar merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Sulawesi Selatan sehingga dinamika politik di ibu kota provinsi tersebut kerap menjadi perhatian dalam percaturan politik regional.
“Pak Appi sekarang adalah orang nomor satu di Makassar yang tentu memiliki pengaruh politik. Apalagi Makassar memiliki jumlah pemilih yang besar dan selama ini menjadi salah satu barometer politik di Sulsel,” tutur Musjaya.
Atas dasar itu, Musjaya menilai keluarnya Appi dari Golkar bukan sekadar perpindahan seorang kader, tetapi juga dapat memengaruhi konfigurasi politik di tingkat lokal.
“Itulah mengapa saya mengatakan bahwa Golkar Sulsel kehilangan sosok yang selama ini dapat membesarkan Partai Golkar di Sulsel,” ujarnya.
Di sisi lain, Musjaya menilai partai politik yang nantinya menjadi tempat berlabuh Appi berpotensi mendapatkan keuntungan dari kehadiran mantan kader Golkar tersebut.
“Beruntunglah partai yang akan mendapatkan Pak Appi. Ibarat peribahasa, ‘bagai mendapat durian runtuh’, mendapatkan sesuatu yang bernilai tanpa harus bersusah payah membangunnya dari awal,” pungkasnya.
Perubahan posisi politik Appi tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu dinamika yang menarik untuk dicermati dalam perkembangan politik Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ke depan. (*)
