JAKARTA – Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo, mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk kasus yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.
Silmy Karim resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan intensif terkait pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Silmy terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol. Sebelumnya, ia juga disebut telah menyerahkan diri kepada KPK untuk menjalani proses hukum
Menanggapi perkembangan tersebut, Anshar Ilo yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI menyatakan dukungannya terhadap seluruh aparat penegak hukum yang konsisten memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
“Kami memberikan apresiasi kepada KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras memerangi korupsi. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” kata Anshar dalam keterangannya, Kamis (04/06).
Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagaimana yang menjadi harapan Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia.
Mantan aktivis HMI ini menegaskan bahwa Relawan Logis 08 akan terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya para menteri dan pejabat yang mendapat amanah untuk menjalankan program-program strategis nasional.
“Kepercayaan yang diberikan Presiden dan rakyat kepada para pejabat negara harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada yang mencoreng program strategis pemerintah atau menghambat misi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh integritas para pejabat yang menjalankannya. Karena itu, Anshar meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bekerja secara profesional, transparan, dan menjauhi praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.
“Relawan Logis 08 akan tetap kritis dan objektif. Kami mendukung penuh program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun pada saat yang sama kami juga akan mengingatkan dan mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara,” tegasnya.
Anshar berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat dilakukan secara transparan dan profesional sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pesan kuat bahwa tidak ada satu pun pejabat yang kebal hukum. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi negara,” tutupnya. (**)
