Oleh: Muhamad Bagus Milik, Ketua Kaderisasi PMII Makassar, Jurusan Hubungan Internasional.
LEGIONNEWS.COM – OPINI, Ketika partai-partai kanan populis memperoleh kemenangan signifikan dalam berbagai pemilu di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, banyak analis segera menghubungkannya dengan persoalan ekonomi, migrasi, atau keamanan.
Argumen tersebut tidak sepenuhnya salah. Namun, penjelasan yang hanya berfokus pada faktor material sering kali gagal menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa isu-isu tertentu mampu membangkitkan ketakutan kolektif dan mengubah perilaku politik masyarakat Eropa?
Mengapa migrasi, misalnya, dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial di sebagian negara, tetapi tidak di negara lain dengan jumlah migran yang relatif serupa?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perspektif konstruktivisme menawarkan sudut pandang yang menarik. Berbeda dengan realisme yang menekankan kekuasaan atau liberalisme yang berfokus pada institusi dan kepentingan ekonomi, konstruktivisme melihat politik internasional sebagai hasil konstruksi sosial.
Identitas, norma, nilai, dan makna yang dibangun melalui interaksi sosial dianggap sama pentingnya dengan faktor material dalam membentuk perilaku politik suatu masyarakat.
Dalam konteks Eropa kontemporer, kebangkitan kanan populis menunjukkan bahwa pertarungan politik tidak hanya terjadi pada level kebijakan, tetapi juga pada level makna dan identitas.
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, proyek integrasi Eropa dibangun di atas seperangkat norma bersama. Perdamaian, demokrasi liberal, keterbukaan, multikulturalisme, dan kerja sama lintas negara menjadi identitas kolektif yang terus dipromosikan oleh Uni Eropa. Identitas ini tidak muncul secara alami, melainkan dikonstruksi melalui institusi, pendidikan, media, serta berbagai kebijakan regional selama puluhan tahun.
Dalam perspektif konstruktivisme, Uni Eropa bukan sekadar organisasi internasional yang mengatur perdagangan atau kebijakan ekonomi. Uni Eropa merupakan komunitas politik yang dibangun melalui kesepakatan bersama mengenai siapa “kita” dan nilai apa yang dianggap penting untuk dipertahankan. Dengan kata lain, keberadaan Uni Eropa sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap identitas Eropa itu sendiri.
Namun identitas bukan sesuatu yang statis. Ia selalu diproduksi, diperdebatkan, dan dinegosiasikan kembali. Di sinilah muncul tantangan terbesar bagi Eropa saat ini.
Gelombang migrasi sejak 2015 menjadi salah satu titik balik yang memperlihatkan bagaimana identitas kolektif dapat dipersoalkan kembali. Kedatangan jutaan migran dan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika tidak hanya memunculkan persoalan administratif atau ekonomi. Lebih dari itu, migrasi menghadirkan pertanyaan tentang batas-batas identitas Eropa: siapa yang dianggap bagian dari masyarakat Eropa dan siapa yang diposisikan sebagai “orang luar”.
Menurut konstruktivisme, ancaman tidak selalu bersifat objektif. Sebuah kelompok dapat dianggap mengancam bukan karena kapasitas materialnya, melainkan karena cara kelompok tersebut direpresentasikan dalam wacana politik. Dalam banyak kampanye partai kanan populis, migran tidak sekadar digambarkan sebagai pendatang baru, tetapi sebagai simbol perubahan budaya yang dianggap mengancam identitas nasional.
Narasi seperti ini berhasil karena identitas kolektif dibentuk melalui proses pembedaan antara “kita” dan “mereka”. Ketika masyarakat terus-menerus menerima pesan bahwa nilai, tradisi, atau cara hidup mereka sedang terancam oleh kelompok luar, maka rasa takut tersebut lambat laun menjadi kenyataan sosial yang dipercaya bersama.
Fenomena ini terlihat jelas dalam retorika politik berbagai partai kanan di Eropa. Mereka sering menggunakan bahasa yang menekankan perlindungan terhadap bangsa, budaya, agama, atau tradisi nasional. Yang menarik, ancaman yang dibangun sering kali lebih bersifat simbolik daripada material.
Migran dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas, bahkan ketika data empiris tidak selalu menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi atau keamanan.
Dari perspektif konstruktivisme, kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik identitas memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan politik ekonomi.
Persepsi masyarakat terhadap dunia tidak hanya dibentuk oleh fakta objektif, tetapi juga oleh narasi yang mereka percayai.
Perkembangan media sosial memperkuat proses tersebut.
Jika pada masa lalu negara dan media arus utama memiliki peran dominan dalam membentuk identitas kolektif, kini aktor politik dapat langsung memproduksi dan menyebarkan narasi alternatif kepada publik. Informasi yang menonjolkan ancaman migrasi, hilangnya identitas nasional, atau kegagalan elit Uni Eropa dapat beredar secara luas dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat.
Akibatnya, identitas Eropa yang selama ini dibangun melalui nilai-nilai kosmopolitan mulai menghadapi tantangan dari identitas nasional yang lebih eksklusif. Persaingan ini pada dasarnya merupakan pertarungan antarwacana mengenai masa depan Eropa.
Perspektif konstruktivisme juga membantu menjelaskan mengapa krisis ekonomi tidak selalu menghasilkan respons politik yang sama. Krisis bukan sekadar kondisi objektif, tetapi juga pengalaman sosial yang ditafsirkan secara berbeda oleh
masyarakat. Ketika inflasi meningkat atau lapangan kerja berkurang, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai penyebab kondisi tersebut. Aktor politik kemudian bersaing menawarkan narasi yang paling meyakinkan.
Partai-partai populis berhasil memanfaatkan situasi ini dengan menghubungkan berbagai persoalan sosial kepada satu sumber masalah yang mudah dipahami: migrasi, globalisasi, atau birokrasi Uni Eropa. Melalui proses tersebut, mereka tidak hanya menawarkan solusi kebijakan, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami realitas politik.
Konstruktivisme mengajarkan bahwa perubahan politik sering kali dimulai dari perubahan ide dan norma. Oleh karena itu, kebangkitan kanan populis tidak dapat dipahami hanya sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang memburuk. Ia juga merupakan hasil dari perubahan cara masyarakat Eropa memaknai identitas, keamanan, dan masa depan mereka.
Hal ini menjadi tantangan serius bagi Uni Eropa.
Selama ini, integrasi regional banyak bergantung pada asumsi bahwa kerja sama ekonomi akan menghasilkan solidaritas politik. Namun pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kesejahteraan material tidak selalu cukup untuk mempertahankan identitas kolektif. Ketika masyarakat merasa identitas nasional mereka terancam, loyalitas terhadap proyek integrasi regional dapat melemah.
Di sinilah pelajaran penting dari konstruktivisme. Masa depan Uni Eropa tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengelola ekonomi atau keamanan, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kembali narasi bersama yang mampu diterima oleh masyarakat Eropa yang semakin beragam. Integrasi bukan sekadar persoalan institusi, melainkan juga persoalan makna.
Pada akhirnya, kebangkitan kanan populis di Eropa menunjukkan bahwa politik internasional selalu berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa diri kita dan bagaimana kita memandang orang lain. Ancaman terbesar bagi Uni Eropa mungkin bukan migrasi, inflasi, atau kompetisi geopolitik, melainkan kegagalan mempertahankan identitas kolektif yang selama ini menjadi fondasi keberadaannya.
Jika identitas Eropa terus dipertanyakan dan tidak lagi dipercaya oleh masyarakatnya sendiri, maka proyek integrasi yang dibangun selama lebih dari tujuh dekade akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar krisis ekonomi atau konflik politik.
Sebaliknya, jika Uni Eropa mampu membangun kembali makna solidaritas dan kebersamaan yang relevan dengan realitas saat ini, maka integrasi Eropa masih memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks.
