Penulis: Herlisa Febriana, Ketua Umum HIPMA-KT Cabang Makassar
LEGIONNEWS.COM – OPINI, Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi.
Aliansi KALTIM BERSUARA MAKASSAR yang terdiri dari daerah Kutai Timur, Bontang, Balikpapan, Paser, dan Berau menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk respons atas situasi demokrasi dan tata kelola anggaran di Kalimantan Timur yang dinilai semakin problematik.
Aksi ini menyoroti dua isu utama yang saling berkaitan: kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat dan menguatnya gejala dinasti politik dalam struktur kekuasaan daerah.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas mewah. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk prioritas yang keliru sekaligus mencerminkan jarak antara pemerintah dan realitas rakyat.
Aliansi KALTIM BERSUARA MAKASSAR menegaskan bahwa :
“Ini bukan sekadar soal anggaran miliaran rupiah. Ini adalah potret bagaimana kekuasaan bekerja—ketika ia tidak lagi dikontrol secara sehat, maka kebijakan yang lahir cenderung elitis dan jauh dari kepentingan rakyat. Di sinilah kami melihat kaitannya dengan praktik dinasti politik,” tegasnya.
Aliansi KALTIM BERSUARA MAKASSAR menilai bahwa konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran terbatas berpotensi melemahkan fungsi kontrol publik, mengaburkan transparansi, dan membuka ruang bagi kebijakan yang tidak akuntabel. Dalam konteks ini, dinasti politik bukan hanya persoalan etik, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik.
Mahasiswa memandang bahwa demokrasi di Kalimantan Timur sedang menghadapi tantangan serius: formalnya tetap berjalan, namun substansinya mulai tergerus. Ketika ruang partisipasi menyempit dan kebijakan tidak lagi mencerminkan kebutuhan rakyat, maka demokrasi kehilangan esensinya sebagai alat kedaulatan publik.
Dalam aksi tersebut, Aliansi KALTIM BERSUARA MAKASSAR menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Mendesak transparansi penuh dan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Rp25 miliar untuk rumah jabatan dan Rp8,5 miliar untuk mobil dinas.
Menolak dan mengkritisi praktik dinasti politik yang berpotensi merusak sistem demokrasi daerah.
Menuntut realokasi anggaran ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Mendorong pembukaan ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
Memperkuat akuntabilitas dan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.
Aliansi juga menegaskan bahwa gerakan ini bukan bersifat insidental, melainkan bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa Kalimantan Timur untuk menjaga arah demokrasi agar tetap berpihak pada rakyat.
“Kami tidak sedang melawan individu, kami sedang melawan sistem yang berpotensi merusak demokrasi. Jika kekuasaan terus dibiarkan terkonsentrasi dan anggaran digunakan tanpa keberpihakan, maka rakyat hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri,” lanjut pernyataan tersebut.
Aksi ini menjadi peringatan bahwa mahasiswa akan terus hadir sebagai kekuatan kontrol sosial. Aliansi KALTIM BERSUARA MAKASSAR memastikan bahwa pengawalan terhadap isu ini akan terus berlanjut hingga ada langkah konkret dari pemerintah.
