LUWU – Aktivis Luwu Raya, Reski Halim menyoroti pelaksanaan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3T di wilayah Bastem, Kabupaten Luwu.
Mereka menilai proyek yang sedang berlangsung di beberapa titik pembangunan dapur MBG di Desa Sinaji, Desa Lissaga, Desa Uraso, Desa Tede dan Desa Tabi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal.
Dalam keterangannya, Reski Halim mengungkapkan bahwa keterlibatan warga sekitar, khususnya dalam sektor jasa konstruksi, masih sangat minim.
Pekerjaan pembangunan disebut lebih banyak menggunakan tenaga dari luar daerah.
“Tidak maksimalnya pemberdayaan masyarakat lokal terlihat jelas, termasuk dalam penggunaan jasa konstruksi atau tukang yang tidak melibatkan tenaga kerja setempat,” ujar Reski, Minggu (03/05).
Selain itu, mereka juga menyoroti proses mobilisasi logistik yang dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha lokal. Distribusi material dan kebutuhan proyek disebut menggunakan jasa ekspedisi dari Makassar, bukan dari wilayah sekitar Luwu.
“Bahkan untuk mobilisasi logistik, menggunakan ekspedisi dari Makassar. Ini tentu tidak memberikan efek ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta pihak terkait, khususnya SPPI, untuk tidak memberikan persetujuan atau ceklist terhadap bangunan dapur MBG yang tidak dikerjakan oleh tenaga lokal.
“Kami meminta SPPI menolak atau tidak melakukan ceklist terhadap bangunan yang tidak melibatkan tukang lokal,” tegasnya.
Selain itu, mereka juga mendesak Satuan Tugas Badan Gizi Nasional (BGN) di Luwu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip pemberdayaan masyarakat, pembangunan diminta untuk dihentikan sementara.
“Kami secara tegas meminta Satgas BGN Luwu untuk mengevaluasi dan menghentikan sementara pembangunan dapur 3T yang tidak memberdayakan masyarakat lokal,” lanjutnya.
Aktivis menilai, pembangunan program strategis seperti dapur MBG seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, bukan justru mengabaikan potensi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
“Kalau masyarakat sekitar tidak dilibatkan, maka dampak ekonominya tidak dirasakan. Padahal program ini seharusnya ikut menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Lebih lanjut dalam waktu dekat kami akan meminta keterangan dari petugas SPPI dilapangan dan Satgas MBG terkait apa yang menjadi keluhan warga sekitar.
Selain itu menurut Reski, pelaksana pembangunan dan penerima SK terindikasi merupakan orang yg berbeda. Oleh karna itu diduga ada praktek jual beli titik pembangunan dapur.
“Sehingga kami meminta langkah tegas Satgas BGN atas ketidaksesuaian administratif dan dugaan praktek jual beli titik pembangunan dapur yang berujung dugaan tindak pidana korupsi,” katanya.
“Kalau ada indikasi korupsi kami akan teruskan masukan laporan ke APH karena ini program strategis Pemerintahan Prabowo tidak boleh ada ruang KKN,” tandas Reski. (**)
