LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto menggelar rapat bersama Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Kemenko Perekonomian.
Dilansir dari akun media sosial miliknya yang diunggah Kamis (13/8/3026) rapat tersebut digelar di Kantor Kemenko Perekonomian.
“Saya memimpin Rapat Komite Kebijakan KUR di Kantor Kemenko Perekonomian, dengan salah satu agenda penting membahas penguatan skema subsidi bunga untuk Kredit Keluarga Prasejahtera.” ujar Airlangga dalam unggahan di media sosial miliknya, dikutip Kamis (13/8)
Katanya masih dalam unggahannya, Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat lapisan bawah, khususnya keluarga prasejahtera yang menjalankan usaha mikro.
Arahan Presiden Prabowo Subianto agar bunga kredit bagi keluarga prasejahtera diturunkan dari sekitar 24 persen menjadi di bawah 9 persen menjadi pijakan penting dalam merumuskan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
Melalui subsidi bunga, Pemerintah berupaya mengurangi beban biaya pembiayaan yang selama ini menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat prasejahtera untuk mengembangkan usahanya.
Pembiayaan yang lebih murah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan, dan kemandirian ekonomi keluarga.
“Dalam rapat ini, kami membahas bagaimana kebijakan tersebut dapat diintegrasikan secara tepat dalam ekosistem Kredit Program Pemerintah, dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran, keberlanjutan fiskal, tata kelola, serta kualitas penyaluran.” tutur Menko Perekonomian itu.
Lanjut Airlangga, Pengalaman KUR menunjukkan bahwa subsidi bunga/marjin dapat menjadi instrumen penting untuk membuat pembiayaan produktif lebih terjangkau bagi masyarakat yang feasible namun belum sepenuhnya bankable.
“Ke depan, yang ingin kita bangun bukan sekadar kredit dengan bunga rendah, tetapi ekosistem pembiayaan yang mampu mendorong keluarga prasejahtera naik kelas. Modal harus hadir bersama pendampingan, akses pasar, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha.” katanya menjelaskan.
“Dengan demikian, kebijakan kredit program dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperkuat inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mempercepat pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.” tutup unggahan Menko Perekonomian itu. (LN)
