LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Sering kalinya kepala daerah dan wakilnya “pecah kongsi” dalam menjalankan pemerintahan jadi perhatian partai golkar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M Sarmuji mengatakan permasalahan tersebut menjadikan wacana agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang tanpa wakil.
Salah satunya, dinamika hubungan antara kepala daerah dan wakilnya yang belakangan diakui kerap menunjukkan ketidakharmonisan.
“Itu salah satu opsi itu juga dibicarakan. Pilkada tanpa wakil, lalu model pemilihannya itu kan sudah dibicarakan, ya,” kata Sarmuji kepada media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Ketua Fraksi Golkar di DPR itu mengakui, ada nilai positif dalam wacana tersebut.
“Memang untuk salah satu cara untuk menghindari benturan antara kepala daerah dan wakil yang saat ini menjadi fenomena di banyak daerah, itu memang bisa dipikirkan pilkada tanpa wakil,” ujarnya.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa partai Golkar belum mengambil sikap ihwal metode pemilihan kepala daerah tersebut. Sarmuji memastikan seluruh opsi akan dibahas.
“Ya, masih banyak opsi, ya, apakah pilkada tanpa wakil atau model pilkada yang lain, tetapi menghindari konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” pungkasnya.
Pandangan Pengamat Politik
Terkait dengan wacana Pilkada tanpa wakil, Direktur Profetik Institut, Asratillah mengatakan wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah harus dibaca sebagai respons terhadap problem nyata dalam pemerintahan daerah, terutama fenomena kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengalami pecah kongsi setelah memenangkan pilkada.
“Konflik semacam ini memang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan karena energi politik yang seharusnya digunakan untuk mengurus pelayanan publik justru tersedot ke dalam persaingan internal,” ujar Direktur Profetik Institut, Kamis (13/8/2026)
“Tetapi kita juga perlu berhati hati agar tidak terburu buru menyimpulkan bahwa keberadaan wakil kepala daerah adalah sumber utama konflik. Konflik tersebut sering kali berakar pada perebutan pengaruh, perbedaan kepentingan politik, ambisi pencalonan berikutnya, distribusi kewenangan yang tidak jelas dan hubungan dengan partai politik.” katanya.
Asratillah melihat persoalan utamanya justru terletak pada desain hubungan antara kepala daerah dan wakilnya. Menurutnya, Selama ini kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket, tetapi setelah terpilih tidak selalu memiliki pembagian kewenangan yang tegas.
“Wakil sering memiliki legitimasi elektoral yang sama, tetapi ruang kewenangannya sangat bergantung pada kepala daerah. Di sinilah potensi konflik muncul. Karena itu, sebelum berpikir menghapus wakil kepala daerah, yang lebih mendesak adalah memperjelas siapa melakukan apa, bagaimana pembagian kewenangan, bagaimana mekanisme koordinasi dan bagaimana penyelesaian konflik ketika hubungan keduanya memburuk.” beber Asratillah.
“Kalau akar persoalannya adalah tata kelola kekuasaan, maka memperbaiki tata kelola tentu lebih rasional daripada langsung menghapus salah satu posisi.” imbuhnya.
Dikatakannya, Wacana Pilkada tanpa wakil juga mempunyai konsekuensi politik yang tidak kecil. Jika kepala daerah menjadi satu satunya pemegang legitimasi elektoral dalam eksekutif daerah, maka konsentrasi kekuasaan akan semakin besar pada satu figur. Memang pemerintahan mungkin menjadi lebih sederhana karena tidak ada lagi dua figur yang berpotensi berkompetisi.
Namun kata dia, Demokrasi bukan hanya soal efisiensi komando. Demokrasi juga membutuhkan distribusi kekuasaan, mekanisme pengawasan dan ruang representasi.
“Karena itu, kita jangan sampai menyelesaikan persoalan pecah kongsi dengan menciptakan persoalan baru berupa terlalu terkonsentrasinya kekuasaan pada kepala daerah.” tutur Direktur Profetik Institut.
Pun, Dalam konteks Sulawesi Selatan, isu ini bahkan menjadi semakin menarik karena politik lokal kita memiliki karakter yang sangat personal. Relasi kepala daerah, wakil kepala daerah, partai politik, keluarga politik dan jaringan elite lokal sering kali lebih menentukan daripada struktur formal pemerintahan.
Menghapus posisi wakil tidak otomatis menghapus kompetisi elite. Konflik yang sebelumnya terjadi antara kepala daerah dan wakil bisa saja bergeser menjadi konflik antara kepala daerah dengan DPRD, partai politik atau kelompok elite lainnya. Jadi yang harus diperbaiki bukan hanya siapa yang duduk di kursi pemerintahan, tetapi bagaimana kekuasaan itu dibatasi, dibagi dan dipertanggungjawabkan.
“Karena itu, saya menilai pernyataan Sarmuji sebaiknya dipandang sebagai pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pilkada dan pemerintahan daerah, bukan sebagai kesimpulan bahwa wakil kepala daerah sudah tidak diperlukan.” imbuh dia.
“Kalau Golkar dan partai politik lain serius membahas gagasan ini, publik perlu diajak melihat seluruh konsekuensinya, termasuk mekanisme suksesi ketika kepala daerah berhalangan, legitimasi wakil yang ditunjuk, hubungan dengan DPRD serta dampaknya terhadap representasi politik masyarakat. Pertanyaan paling penting bukan apakah kepala daerah perlu wakil atau tidak, tetapi bagaimana merancang pemerintahan daerah yang efektif tanpa mengorbankan keseimbangan kekuasaan dan kualitas demokrasi lokal.” kunci Direktur Profetik Institut. (LN)
