JAKARTA – Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo, mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan kabar hoaks terkait hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya pertukaran data kependudukan Indonesia dalam kerja sama kedua negara tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.
Menurutnya masyarakat harus jernih melihat jangan mau termakan fitna, bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memuat klausul pertukaran data lintas negara tidak mencakup data pribadi masyarakat seperti NIK, KTP, Kartu Keluarga, data biometrik, maupun data kependudukan individu.
Anshar Ilo merespons beredarnya informasi keliru yang menyebut kerja sama tersebut sebagai bentuk penyerahan data kependudukan rakyat Indonesia kepada Amerika Serikat.
“Yang perlu diluruskan kepada publik, yang dimaksud transfer data dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) adalah data perdagangan dan aktivitas ekonomi digital, bukan data pribadi rakyat seperti NIK, KTP, KK, data biometrik, atau data kependudukan lainnya,” tegas Anshar Ilo, Minggu (22/02).
Ia menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati kerangka kerja sama perdagangan yang dituangkan dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada Jumat (20/02).
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia memang diminta memfasilitasi pertukaran data lintas negara dalam konteks perdagangan digital. Namun, hal itu tetap berada dalam koridor hukum nasional dan perlindungan data yang ketat.
“ART secara tegas menyebut bahwa Indonesia harus memastikan negara mitra, dalam hal ini Amerika Serikat, memberikan perlindungan data yang memadai dan sejalan dengan hukum Indonesia. Jadi tidak ada penyerahan bebas data pribadi warga negara,” jelasnya.
Menurut Anshar, pertukaran data perdagangan lintas negara merupakan praktik yang lazim dalam kerja sama ekonomi global, terutama untuk mendukung efisiensi perdagangan digital, investasi, logistik, dan sistem pembayaran internasional.
“Ini murni soal tata kelola perdagangan digital dan kepercayaan antarnegara, bukan soal kedaulatan data kependudukan. Jangan sampai publik digiring oleh narasi hoaks yang menyesatkan,” ujarnya.
Anshar Ilo juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan mempercayai penjelasan resmi pemerintah.
“Kami mengajak masyarakat tetap tenang dan rasional. Presiden Prabowo Subianto tentu memahami batasan-batasan strategis negara dan tidak akan mempertaruhkan keamanan data pribadi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
