Presiden Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar Guna Kendalikan Inflasi

0
FOTO: Presiden Jokowi memberi arahannya saat pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia 2023, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Humas Setkab/Oji)
FOTO: Presiden Jokowi memberi arahannya saat pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia 2023, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Humas Setkab/Oji)

JAKARTA – Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) meminta para gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan.

Tujuannya agar dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada di pasar. Diketahui belakangan ini Presiden Jokowi saat berkunjung ke beberapa daerah sering mendatangi pasar tradisional dan moderen.

“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari setkab.go.id Selasa (17/1/2023)

Penegasan Presiden itu disampaikan dalam Dalam Rakornis Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.

“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” imbuhnya. (LN)

Advertisement