Djarot-Hasto Getol Buat isu Reshuffle, Dibalas Sindiran Sekjen NasDem Sebut ‘Presiden Dadakan’

Foto: Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate (Suara.com/Novian)
Foto: Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate (Suara.com/Novian)

POLITIK – Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate angkat bicara terkait panasnya isu reshuffle kabinet.

Kekinian desakan banyak dilontarkan elite PDIP agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan di jajaran menterinya.

NasDem yang notabene telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres 2024 seolah jadi ‘sasaran tembak’. Dua menterinya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar disebut-sebut untuk dievaluasi.

Satu elite PDIP yang paling getol mendorong agar dua menteri NasDem itu diganti adalah Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Terang-terangan ia menyebut selain karena kinerja, adalah ‘ulah’ partainya yang membuat kedua menteri itu lebih baik mundur sebelum diganti.

Advertisement

Menanggapi desakan yang menyasar koleganya, Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Sebab, itu merupakan kewenangan presiden.

“Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden,” kata Johnny G Plate di Kementerian Kominfo, Jakarta, dikutip Rabu (4/1/2023).

Oleh karena itu, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan.

“Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden,” ucap Johnny.

Menurut dia, isu-isu terkait perombakan kabinet yang memenuhi ruang publik hanya akan menjadi diskursus politik tidak bermanfaat. Sebaliknya, Johnny mendorong agar publik membangun semangat kegotongroyongan dan soliditas nasional guna menghadapi tantangan global yang kian dinamis, termasuk kabinet dan pemerintahan yang kompak demi menjaga stabilitas politik nasional.

“Jangan sampai situasi, di mana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan, diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak presiden, jangan. Lebih baik kami ngurus bagaimana bangun stabilitas,” ujarnya.

Lebih lanjut Johnny mengatakan, partainya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet kepada Jokowi karena itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden.

“Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet, adalah kewenangan prerogratif presiden; karenanya serahkan itu pada bapak presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya,” ujarnya lagi.

Johnny pun menyinggung agar tidak ada politisi yang berupaya memengaruhi hak prerogatif presiden dalam menentukan perombakan kabinet dengan menyebut presiden-presiden dadakan.

“Jangan sampai ada ‘presiden-presiden’ mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau memengaruhi presiden,” katanya. (Sumber: suara)

Advertisement