Enam Tuntutan Pengunjuk Rasa, Copot Sekprov dan Kadis Pemuda-Olahraga Sulsel

FOTO: Ilustrasi unjuk rasa di pelataran kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar. (LN)
FOTO: Ilustrasi unjuk rasa di pelataran kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar. (LN)

MAKASSAR – Aliansi Masyarakat Sulsel menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di pelataran kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar. Kamis (24/11).

Aliansi Masyarakat Sulsel terdiri dari berbagai himpunan masyarakat dan mahasiswa. Ada 6 tuntutan yang disampaikan dalam aksi hari ini.

BACA JUGA: Ketua Komisi E DPRD Sulsel Terima Pengunjuk Rasa

FOTO: Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina saat menerima Aliansi Masyarakat Sulsel dari kiri Irwan Abbas (Jenderal Lapangan) dan Anwar Sewang. Kamis (24/11) 
FOTO: Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina saat menerima Aliansi Masyarakat Sulsel dari kiri Irwan Abbas (Jenderal Lapangan) dan Anwar Sewang. Kamis (24/11)

Pertama, Mendesak kepada DPRD Sulsel untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Sulawesi Selatan yang diantaranya terjadi indikasi penyalahgunaan dana Bansos Covid 19 tahun 2021.

Advertisement

Kedua, Mendesak kepada DPRD Sulsel untuk segera menganggarkan pembangunan stadion mattoangin untuk tahun 2023, Dan mengawal kasus yang saat ini mengemuka di stadion Mattoangin.

BACA JUGA: Gempa Cianjur, BNPB Sebut ada 271 Korban Jiwa yang Sudah Teridentifikasi

Ketiga, Meminta Kapolda Sulsel agar segera menuntas kasus Bansos Covid-19 yang ditenggarai melibatkan Abdul Hayat Gani selalu Sekertaris Provinsi Sulawesi Selatan.

Keempat, Mendesak Kapolda Sulsel untuk segera memeriksa pejabat terkait dengan masalah yang terjadi di stadion Mattoangin

Kelima, Mendesak kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sulsel agar segera mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengawal dan mengusulkan pembangunan stadion Mattoangin.

BACA JUGA: Sekjen DPR Sebut Puang Masih di Luar Negeri, Surpres Panglima TNI Gagal Dikirim Presiden

Keenam, Selama ini Aliansi Masyarakat Sulsel mencermati Gubernur sudah memperoleh penilaian WTP oleh BPK RI tahun 2021 dan Gubernur Andi Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang bersih, tawadhu, dan jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Aliansi Masyarakat Sulsel berharap sekiranya ada pejabat daerah yang terindikasi sebaiknya mundur dari jabatan.

Aksi Aliansi Masyarakat Sulsel diikuti ratus peserta aksi sebagai penanggungjawab aksi Irwan Abbas (Jenderal Lapangan) dan Koordinator Lapangan Takbir. (LN)

Advertisement