LEGION NEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Turut hadir Deputy Country Director Asian Development Bank Mr. Said Zaidansyah, World Bank Country Director Ms. Satu Kahkonen. Selain itu juga hadir para pelaku industri jasa keuangan.
Presiden dalalm kesempatannya mengatakan, Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 harus kita sikapi dengan cepat dan tepat.
Kita lihat bank berbasis digital bermunculan, juga asuransi berbasis digital bermunculan, dan berbagai macam e-payment harus didukung.
Penyelenggara fintech terus bermunculan, termasuk fintech syariah. Inovasi-inovasi finansial teknologi semakin berkembang, fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business-to-business.
Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi.
“Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” kata Presiden. Senin, (11/10).
Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita.
Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah Cina dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030.
Momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke Go Digital.
“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” imbuh Jokowi.
Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional.
Provider keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok ke seluruh penjuru tanah air kita.
Oleh karena itu, “Saya minta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran, bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” kata dia.
Saya harap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan.
Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras Bapak-Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku-pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil, khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi COVID-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang bermunculan. “Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” tutup Presiden Jokowi. (LN/Sekneg)
){kind=link}